Menkominfo Ungkap Motif Pelaku Pembobolan 204 Juta Data DPT Pemilu 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Sumber :
  • VIVA/Misrohatun Hasanah

Jakarta- Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menanggapi soal adanya kebocoran 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang ada di KPU RI. 

Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam

Menurut Budi Arie, pembobol data itu memiliki motif ekonomi. Hal itu diungkapkan Budi Arie dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

“Ya ini sekali lagi aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami ini sedang berkoordinasi, pelakunya apa? Motifnya apa? Ini motifnya sih ekonomi,” kata Budi Arie. 

KPU DKI Bakal Awasi Warga Non-KTP Jakarta agar Nggak Maksa Nyoblos

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi

Photo :
  • Dok: FMB9

Budi Arie menjelaskan, motif ekonomi di sini bahwa si pembobol data tersebut akan menjual 204 juta data yang berhasil diretas tersebut.  “Motifnya ekonomi dalam pengertian jualan data, kan data mahal sekarang harganya, ya kan,” kata Budi. 

Menhan Ungkap Banyak Prajurit Rumahnya Lebih Buruk dari Pedagang Asongan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis selaku pimpinan rapat menyela pernyataan Budi Arie tersebut. Menurutnya, Komisi I DPR tidak mau tahu siapa pelakunya, sebab hal itu merupakan pembahasan dalam bab berikutnya. Namun, dia menekankan, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas hal ini.

 “Di UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) itu amanatnya kita gak mau tahu itu dicolong oleh siapa, itu bagian berikutnya, tapi bahwa sampai kecolongan ini harus tanggung jawab ini KPU ini. Jadi dalam hal ini yang salah adalah KPU, langsung kita bisa mengatakan yang salah KPU sebagai pengelola data pemilu kalau mengikuti UU PDP,” ujarnya. 

Yoyok Riyo Sudibyo

DPR Singgung 'Partai Cokelat' saat Rapat Bareng Menhan-Panglima TNI

Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo sempat menyinggung soal netralitas dan istilah 'Partai Cokelat' di Pilkada serentak 2024.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024