Istana Tegaskan Pemerintahan Jokowi Tetap Berjalan meski Ada Menteri yang Cuti

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan tugas-tugas para staf khusus presiden usai mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
Sumber :
  • VIVAnews/Agus Rahmat

Jakarta -- Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan pemerintahan tetap berjalan meskipun ada menteri Kabinet Indonesia Maju yang mengajukan cuti untuk mengikuti kegiatan kampanye Pemilu 2024, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Prabowo Sebut Ada Menteri-Wamen Tak Mengeluh Meski Belum Punya Rumah Dinas

“Proses pemerintahan tetap berjalan. Hari ini saja ada rapat internal, kemudian ratas,” kata Ari di Jakarta pada Selasa, 28 November 2023.

Menurut dia, menteri-menteri yang dari partai politik dan tim kampanye juga diberikan izin hanya satu hari dalam satu minggu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023.

Menko Polkam: Pemerintah Komitmen Beri Perlindungan Terhadap PMI

“Saya kira menteri-menteri menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing seperti biasa. Mengenai izin cuti kampanye bagi menteri anggota partai dan juga tim kampanye, kan hanya satu hari kerja dalam satu minggu,” ujarnya.

Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 KPU RI

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Prabowo: Banyak yang Mau jadi ASN, Tau-Tau Bekerja Tak Maksimal

Ari menanggapi soal intensitas kabinet yang sudah menurun. Menurut dia, proses rapat menteri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus berjalan. Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi juga bersama beberapa menteri melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah.

“Hari ini ada 2 rapat internal, tentu ada mekanisme selain rapat internal misalnya Presiden memanggil menteri kemudian kunjungan kerja daerah, ke luar negeri. Jadi bisa lihat kegiatan Presiden di bulan November ini sangat padat sekali, ada kunjungan kerja, kunjungan ke luar negeri, ratas. Itu artinya pemerintahan tidak pernah berhenti, tetep jalan,” ujarnya.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution.(dok Pemprov Sumut)

Pemprov Sumut Utang DBH Rp 2,2 Triliun, Bobby Nasution Janji Bayar

Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode itu mencapai sekitar Rp2,2 triliun

img_title
VIVA.co.id
14 Maret 2025