Menag Yaqut: Pelunasan Biaya Haji Sekarang Bisa Dicicil
- Kemenag
Jakarta – Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, mulai tahun ini jemaah bisa melunasi ongkos haji dengan cara dicicil. Yaqut menyebut, sistem pembayaran ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebab jemaah haji harus langsung membayar lunas.
"Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang sekali bayar langsung lunas. Sekarang bisa dicicil," kata Menag Yaqut pasca rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI dalam menetapkan biaya haji 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 November 2023.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
- Kemenag
Menag Yaqut menjelaskan, untuk melakukan cicilan, jemaah tinggal menambahkan uang ke dalam rekening haji yang mereka miliki. Yaqut berharap sistem ini akan meringankan jemaah haji.
"Sistemnya nanti dengan cara di top-up," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah dan Komisi VIII RI telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 sebesar Rp 93,4 juta.
Biaya itu terdiri dari dua komponen, yakni sebesar 40 persen atau Rp 37,3 juta ditanggung oleh Nilai Manfaat. Sementara sebanyak 60 persen atau Rp 56 juta akan ditanggung langsung oleh jemaah sebagai komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
- Kemenag
Biaya itu akan dikurangi setoran awal yang telah diberikan jemaah, yakni sebesar Rp 25 juta dan dana yang ada pada virtual account.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan pemerintah dan DPR sengaja melakukan penetapan BPIH lebih awal untuk tahun 2024. Diterangkannya, penetapan yang lebih cepat tersebut untuk memberikan waktu kepada jemaah agar bisa lebih cepat mempersiapkan melunasi sisa ongkos ibadah Haji.
"Salah satu semangatnya adalah memberikan kesempatan bagi jamaah untuk menyiapkan dana pelunasan mereka termasuk melakukan cicilan dengan cara top-up," ujarnya.
KPK Ungkap Barang yang Dikembalikan Menag Nasaruddin Umar ke KPK Diduga Gratifikasi
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar lewat Tenaga Ahli Kemenag RI telah mengembalikan sebuah barang yang diduga hasil gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
