Kapolri-Panglima TNI Teken Deklarasi Netralitas Pemilu 2024, Begini Isinya

Kapolri-Panglima TNI temani Jenderal Agus Subiyanto jalani fit and proper di DPR
Sumber :
  • ANTARA Foto

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subyanto menandatangani Deklarasi Komitmen Netralitas Pemilu 2024 di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang diselenggarakan Bawaslu RI, Senin, 27 November 2023.

Berdasarkan pantauan VIVA di lokasi, Deklarasi Komitmen Netralitas Pemilu 2024 itu dibacakan lebih dulu oleh moderator. Terdapat empat poin yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Photo :
  • VIVA/Yeni Lestari

"Deklarasi Komitmen Netralitas TNI-Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk menciptakan Pemilu 2024 yang demokratis, TNI Polri dengan ini menyatakan," kata moderator di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

1. Menjaga dan menegakan prinsip netralitas

2. Menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu

3. Bersama-bersama melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang 

4. Saling bersinergi untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemilu

Polri Bentuk Gugus Tugas untuk Dukung Program Swasembada Pangan Prabowo

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

Photo :
  • VIVA/Yeni Lestari

Setelah empat poin itu dibacakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subyanto diminta naik ke atas panggung. Keduanya lantas menandatangani deklarasi komitmen yang sebelumnya dibacakan moderator.

PDIP Pelototi Netralitas ASN hingga TNI-Polri di Pilkada Banten

Adapun penandatanganan deklarasi komitmen netralitas TNI-Polri itu dilakukan di depan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja.

Bawaslu: 'Lapor Mas Wapres', Pemilu dan Pilkada Jangan Digelar di Tahun yang Sama
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024