Istana Buka Suara soal Lowongnya Posisi KSAD Usai Agus Subiyanto jadi Panglima TNI
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Istana buka suara soal lowongnya posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pasca ditinggal Jenderal Agus Subiyanto yang jadi Panglima TNI. Menurut Istana, pemilihan KSAD punya mekanisme.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyampaikan mekanisme pemilihan KSAD itu menyesuaikan yang selama ini sudah berjalan.
“Panglima baru dilantik. Setelah itu, ada mekanisme yang berjalan KSAD,” kata Ari di Jakarta pada Kamis, 23 November 2023.
Jenderal TNI Agus Subiyanto dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD.
- tniad.mil.id
Namun, Ari belum mengetahui kapan penunjukan KSAD dilakukan. Ia bilang figur pengganti Agus Subiyanto tengah dalam proses.
“Mekanismenya sudah diatur, tentu sudah dalam proses,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 November 2023. Jenderal Agus dilantik jadi Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono lantaran akan memasuki pensiun.
Pelantikan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 102/TNI Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.
Berdasarkan surat keputusan itu, pertama Presiden RI Jokowi memberhentikan dengan hormat Laksamama TNI Yudo Margono dari jabatanya sebagai Panglima TNI, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan Negara RI selama memangku jabatan tersebut.
Kedua, mengangkat Jenderal Agus sebagai Panglima TNI. Ketiga, Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku sejak pelantikan pejabat sebagaimana diktum kedua. Ditetapkan di Jakarta, 22 November 2023.
Jenderal Agus merupakan calon tunggal Panglima TNI yang direkomendasikan Presiden Jokowi. Tahapan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR juga sudah dilewati Agus.
Heboh 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi hingga Sri Mulyani Diduga Bocor, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
