Anggota DPRD Depok Cecar Penyedia Makanan Stunting Hanya Tahu dan Kuah Sayur
- Tangkapan Layar
Depok - Setelah ramai mengenai menu pemberian makanan tambahan (PMT) lokal kepada balita program stunting, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok memanggil Dinas Kesehatan dan pihak penyedia atau vendor. Mereka diminta memberikan keterangan mengenai harga dan menu yang diberikan pada penerima manfaat.
Menu PMT lokal yang diberikan dipatok seharga Rp18.000 per paket. Namun di Kecamatan Tapos, menu yang diterima adalah nasi, dua potong tahu dan kuah sayur. Ini menjadi kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan gizi yang diperlukan untuk pencegahan stunting.
Anggota komisi D DPRD Kota Depok Babai Suhaimi
- Galih Purnama
Menanggapi hal itu, anggota komisi D DPRD Kota Depok Babai Suhaimi menyoroti soal harga toples yang digunakan sebagai wadah PMT lokal. Pembelian wadah toples itu dianggap dapat mengurangi harga menu tiap paketnya.
“Apakah karena toples yang nilainya signifikan lantas mengurangi nilai gizi, kita belum sampai ke sana,” katanya, Jumat (17/11/2023).
Babai menuturkan, menu PMT lokal yang disediakan vendor masuk dalam e-katalog. Namun untuk wadah toples tidak termasuk dalam e-katalog. Para vendor mengaku membeli toples dengan variasi harga mulai dari Rp 10.000. Tujuannya agar toples tersebut bisa digunakan berulang dan mengurangi sampah plastik.
“Menu itu sudah e-katalog, nah toples ini kan tidak masuk dalam e-katalog. Maka ini akan menjadi pertanyaan kita dan akan dalami,” ujarnya.
Nantinya akan dilakukan pengambilan sampel menu PMT. Kemudian akan diperiksa oleh ahli gizi sehingga ketahuan apakah ada pengurangan nilai gizi atau tidak akibat pembelian wdah toples.
“Komisi D tidak ada yang ahli gizi. Kita akan ambil sampel dari makanan yang diberikan kita akan lihat apakah sesuai nggak kandungan gizinya,” akunya.
Warga Depok Komplen Menu Pencegahan Stunting
- Istimewa
Babai mengaku belum puas dengan penjelasan yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawaty mengenai PMT lokal yang kontroversi itu.
“Sejauh ini jawaban dari Kadinkes masih belum memberikan kejelasan terhadap program ini baik terhadap kandungan gizi kemudian nilai kegiatan dan ditemukan kejanggalan berupa nilai toples,” ujarnya.
Terkait dengan potongan nilai yang diterima vendor, pihaknya mengaku belum menemukan laporan tersebut. Hanya saja yang menjadi sorotan pihaknya adalah mengenai harga wadah toples yang nilai pembeliannya signifikan dan dikhawatirkan mengurangi nilai harga menu dan berdampak pada turunnya nilai gizi.
“Kita belum lihat itu, kita belum temukan ada pemotongan apapun dari nilai kegiatan Rp18.000. Pertama kandungan gizi, nilai jenis makanan yang tidak sesuai kemudian kandungan gizinya dianggap kurang, kemudian ditemukan pelaksanaannya berbeda-beda, pemberiannya yang berbeda-beda dari jenis makanan, dari alatnya seperti mug tadi juga berbeda. Dikatakan untuk mengurangi plastik ternyata ada plastik, termasuk nilai toples, jadi terkurang anggaran yang khawatir ini mengurangi nilai gizi yang diberikan pada anak,” pungkasnya
