Polisi Pasang Baliho PSI di Jabar, Komjen Fadil Imran Langsung Telepon Kapolda
- Tangkapan layar TV Parlemen
Jakarta – Kepala Operasi Mantap Brata Polri terkait Pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran merespons tuduhan keterlibatan aparat Kepolisian dalam pemasangan baliho Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mulanya, Komjen Fadil Imran yang mewakili Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024, Rabu, 15 November 2023, mendapat pertanyaan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Safaruddin terkait pemasangan baliho PSI di Jawa Barat.
"Itu kenapa PSI dipasangkan balihonya oleh polisi? PSI, PSI, di Jawa Barat ada di media," tanya Safaruddin di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.
Baliho ketum PSI Kaesang Pangarep di Medan
- VIVA/B.S Putra
Menurutnya, jika benar hal itu terjadi, maka polisi turut menjadi pemain di pemilu alias tidak netral. Ia meminta Komjen Fadil Imran selaku Ka Ops Mantap Brata Polri yang juga Kabaharkam Polri untuk mengklarifikasi hal tersebut. "Ini kesempatan dijawab diklarifikasi, itu bener atau enggak," imbuhnya.
Reaksi Komjen Fadil Imran
Senada, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny K Harman juga menyoroti ada anggota Polri yang kerjanya memasang baliho partai tertentu. Atas dasar itu, Benny menegaskan netralitas Polri di pemilu menjadi sebuah utopia.
"Tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota (Polri) yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu. Menurut saya forum ini tidak boleh ditutup-tutupi ini," kata Benny di DPR
"Pertanyaan publik kemudian, 'Kenapa institusi kepolisian diam?' Jadi ada anggota polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan, baliho parpol tertentu," sambungnya.
Merespons hal tersebut, Komjen Fadil Imran mengaku sudah menghubungi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus untuk mengkonfirmasi terkait tuduhan anggota Polri terlibat pemasangan baliho partai tertentu.
"Kami barusan cek ke Kapolda Jawa Barat belum bisa terklarifikasi," kata Komjen Fadil di DPR.
"Nanti kalau memang ada saya kira mekanisme dan ekosistem pelaporan terkait hal tersebut akan kami perhatikan," ujarnya
