Kabaharkam Polri Beberkan Pengamanan Pemilu 2024 di TPS Luar Negeri
- Tangkapan layar TV Parlemen
Jakarta - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Muhammad Fadil Imran menjelaskan pengamanan Polri dalam rangka mengawal jalannya Pemilu 2024, termasuk pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di luar negeri.
Menurut dia, Polri membuat tiga operasi dalam kegiatan Pemilu 2024. “Melihat dan mengevaluasi jalannya pemilu tahun 2019 kelemahan dan kekurangan yang dimiliki, maka Polri menyusun sebuah konsep operasi untuk menghadapi tahapan pemilu,” kata Fadil di Gedung DPR pada Rabu, 15 November 2023.
Fadil menyebutkan, pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) di luar negeri dibagi menjadi dua tanggung jawab kepada satuan tugas (satgas) pengamanan, yaitu pada wilayah Satgas 1 dan pada wilayah Satgas 2.
Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran.
- ANTARA/Melalusa Susthira K.
“Masing-masing terdiri dari 12 panitia pemilihan luar negeri atau PPLN dengan pembagian tiga skala prioritas, yaitu prioritas satu untuk negara dengan pemilih lebih dari 50.000 dan tidak memiliki kantor perwakilan, negara prioritas 2 untuk negara dengan pemilih antara 10.000 sampai dengan 75.000 dan prioritas 3 untuk negara dengan pemilih di bawah 10.000,” ujarnya.
Fadil menjelaskan tiga operasi yang dilakukan Polri mulai dari tahap pendaftaran capres dan cawapres, sampai dengan pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden. “Ada 3 operasi yang dijalankan oleh Polri mulai 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024. Selama 222 hari,” ujarnya.
Adapun 3 pengamanan pemilu yang dilaksanakan Polri, yaitu Operasi Nusantara Cooling System. Nusantara Cooling System mendetektsi penyelidikan, pengamanan tertutup dan penggalangan intelijen serta penggalangan eskalasi pada potensi sampai ambang gangguan.
Kedua Operasi Mantap Brata, yaitu operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam pemilu serentak tahun 2023-2024. Ketiga, operasi kontigensi aman nusa 1, 2, dan 3.
“Penanganan operasi kontigensi ini bertujuan kepada penanganan gangguan nyata yang bersifat kontigensi yang disebabkan oleh konflik sosial bencana alam dan terorisme,” ujarnya.
