Dinkes Jombang Akui Makanan Balita Stunting Tak Layak Konsumsi, Ada Ulat Belatungnya
- VIVA/Uki Rama
Jombang – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang membenarkan temuan makanan tambahan untuk stunting yang tak layak dikonsumsi di dua Kecamatan, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ada ulat belatung yang ditemukan dalam makanan tambahan bagi stunting ini.Â
Bahkan, imbas temuan ini program pos perbaikan gizi (PPG) dihentikan secara serentak sejak Senin, 13 November 2023. Program ini dihentikan setelah munculnya komplain dari masyarakat atas kualitas makanan tambahan untuk stunting karena tak layak konsumsi.
Sekretaris Dinkes Jombang, Saiful mengatakan anggaran tambahan makanan untuk stunting memang menjadi kewenangan mereka. Namun, setelah muncul komplain dari masyarakat PPG dievaluasi dan dihentikan sementara waktu.
"Anggaran tambahan makanan (memang) ikut Dinkes. Tapi ini tadi sudah dievaluasi, akan dihentikan. (Ada komplain makanan tak layak konsumsi) di Sumobito dan Kecamatan Bareng, itu akan dihentikan dulu," kata Saiful, pada Senin, 13 November 2023.
Dia menjelaskan bahwa pengadaan makanan tambahan untuk stunting tidak digarap sendiri oleh Dinkes namun melibatkan pihak ketiga. Untuk prosesnya melalui pengadaan lelang. Anggaran yang disiapkan untuk stunting sebanyak Rp6 miliar.Â
"Nanti saya tanyakan ke PPK (pejabat pembuat komitmen). Ternyata setelah dievaluasi banyak komplain dari masyarakat sehingga dihentikan dulu. Ini masuk ke program insentif fiskal. Dari insentif fiskal itu anggarannya Rp6 miliar, untuk beberapa dinas, untuk menangani stunting. Nah untuk yang Dinkes kebagian untuk pemberian makanan tambahan lokal. Biasanya teman-teman di Dinkes itu gak pernah ada tambahan makanan lokal," ujar Saiful.
Dia mengaku bingung bila dianggaran sebesar Rp379,7 juta itu ada kebijakan harus menggunakan makanan lokal. Karena biasanya, hanya diberi susu. Untuk tahun ini diberi makanan tambahan seperti sayur.Â
"Biasanya juga langsung pengadaan susu, diberikan langsung dan itu lebih mengena. Nah ini kok ada kebijakan lokal ini yang aku gak paham. Kalau menggunakan makanan lokal, itu belum tentu juga balitanya mau makan. Nah saat kayak gini, teman-teman Dinkes ini bingung juga. Karena memang secara regulasinya disuruh menggunakan makanan lokal," tutur Saiful.Â
Ia pun menjelaskan, rencana PPG ini dilakukan serentak secara rutin setiap hari, dalam kurun waktu satu bulan. Dimulai pada Senin, 13 November 2023 saat ini. Namun, karena ada persoalan akhirnya dihentikan.Â
"Rencananya itu dilakukan rutin setiap hari selama satu bulan. Mulainya hari ini. Anggaran Rp6 miliar dibagi ke beberapa OPD. Kayak ketahanan pangan itu ngasi minyak goreng sama telor. Kita sedari awal sudah memprediksi, karena kualitas standar makanan orang itu tidak sama. Ada yang menganggap makanan tertentu enak. Tapi ada juga yang menganggap tidak enak. Tapi kalau susu formula kan mau tidak mau ya itu standarnya," kata Saiful.Â
Sebelumnya viral kegiatan Pos Pemulihan Gizi (PPG) bagi balita untuk penanganan stunting di dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menerima makanan yang tidak layak konsumsi.Â
Pada makanan tambahan yang diberikan untuk balita dan ibu hamil (bumil) di Kecamatan Sumobito serta Kecamatan Bareng, ditemukan sayur sop yang ada ulat belatungnya. Tidak hanya itu, ibu hamil di Kecamatan Bareng juga mendapatkan susu yang ada ulatnya.
Kades Madiopuro Suwito Hadi mengatakan, dari 8 warga penerima bantuan stunting yang mengikuti PPG di kecamatan Sumobito, terdapat dua warganya yang menerima makanan tambahan tidak layak.
Temuan ini sangat ironis. Padahal alokasi anggaran untuk balita stunting tahun ini dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang untuk 5.354 anak, sebesar Rp379,7 juta.
"Bantuannya saya tolak saya kembalikan, karena makanannya tidak layak. Bantuan PPG, khususnya bantuan stunting di Desa Madiopuro saya tolak karena tidak layak dimakan," kata Suwito, Senin, 13 November 2023.