Kepala BP2MI Sebut Acara Pembekalan Pekerja Migran Dibatalkan Gara-gara Dihadiri Ganjar
- Istimewa
Jakarta - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebut ada pembatalan sepihak oleh pengelola gedung milik pemerintah saat akan menggelar pembekalan 1.500 calon pekerja migran Indonesia.
Rencananya pembekalan pekerja migran Indonesia akan diselenggarakan pada 7 November 2023 lalu. Benny mengklaim alasan pembatalan itu karena adanya kehadiran calon presiden dari PDIP, yakni Ganjar Pranowo.
"Saya sudah lapor ke Pak Ganjar tadi, acaranya harusnya tanggal 7 di salah satu gedung milik pemerintah. Karena gedung ini atau hotel tidak menampung," kata Benny di Jakarta Utara, Kamis, 9 November 2023.
Kepala Badan BP2MI
- VIVA/ Natania Longdong
Ternyata, kata Benny, pada jam 7 malam pihak gedung membatalkan sepihak untuk menggelar acara tersebut. Benny juga mengaku telah merekam semua kejadian itu dan akan membeberkan pada media jika waktunya sudah tepat.
"Tiba-tiba jam 7 malam pembatalan sepihak dan kita merekam semua apa alasan dari pembatalan itu. Ini hanya tinggal nunggu kapan kepala badan nyanyi keluar, nyanyi ke media, ada waktunya," ucap Benny.
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud itu menyebut Ganjar sebagai sosok yang dapat memberikan motivasi kepada pekerja migran lewat pesan-pesan yang disampaikannya.
"Yang pasti kita sudah rencanakan di satu tempat, ini gedung milik lembaga pemerintah dan sampai malam jam 7, sebetulnya baik-baik aja situasinya, tiba-tiba ada pembatalan dan menyebut karena alasannya kehadiran Pak Ganjar," jelasnya.
Bacapres Ganjar Pranowo di Bali.
- istimewa
Benny juga mengaku telah mencoba berkomunikasi dan meyakinkan pihak gedung, jika acara tersebut tak ada unsur politik dan hanya memberi pembekalan terhadap pekerja migran.
"Saya mencoba jelaskan, tidak ada unsur politik dalam menghadirkan Pak Ganjar karena satu, acara-acara pelepasan pembekalan kan kita selalu mengundang menteri, anggota DPR, ketua umum partai, kemudian tokoh-tokoh politik penting bangsa ini, kemudian bupati, gubernur, menko pernah kita hadirkan, jadi tidak ada unsur politik," pungkasnya.
