KSAD Jenderal Agus Jalani Uji Kelayakan Calon Panglima TNI pada Senin 13 November
- tniad.mil.id
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI pada Senin, 13 November 2023. Agenda tersebut digelar dari Pukul 10.00 WIB.
“RDPU atau penyampaian visi misi yang biasa disebut fit and proper test itu akan dilakukan hari Senin tanggal 13 November, pagi,” kata Meutya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023.
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid
- DPR RI
Meutya menjelaskan, pada uji kelayakan nanti, agenda dimulai dengan penyampaikan visi dan misi dari Jenderal Agus, kemudian dilakukan pendalaman oleh Komisi I, dan ditutup dengan kunjungan ke rumah pribadi Jenderal Agus.
“Nanti jikalau ada pendalaman yang mungkin menemukan kerahasiaan maka rapat akan ditutup, tapi dibuka dulu di awal untuk bisa diketahui publik semua apa visi misi dari calon panglima. Kami harapkan hari itu juga kita sudah akan memberikan keputusan di rapat internal setelah RDPU dan kemudian di hari itu juga kita akan juga lakukan verifikasi faktual datang ke kediaman pribadi beliau,” ujarnya.
Setelah itu, lanjut Meutya, Komis I DPR akan mengirimkan surat ke Pimpinan DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Agus.
“Abis dari situ, Komisi I DPR akan bersurat kepada pimpinan DPR, untuk kemudian disetujui di (sidang) paripurna. Untuk jadwal paripurnanya nanti di pimpinan DPR,” kata Meutya.
KSAD Jenderal Agus Subiyanto
- VIVA/Foe Peace
Sementara itu, Jenderal Agus Subiyanto pun sudah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi fit and proper test calon Panglima TNI.
"Ya pasti ada ya, mungkin ada visi dan misi yang mungkin saya sampaikan. Tentunya untuk kebaikan TNI, bagaimana TNI di dalam, bagaimana tugas TNI dengan mengaplikasikan kepada masyarakat. Yang jelas lingkupnya untuk NKRI, sesuai tugas pokok kita TNI," kata Jenderal Agus kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
