Imparsial Kritik Putusan MK yang Loloskan Gibran Jadi Cawapres: Kemunduran Demokrasi

Tes Kesehatan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Menurut Gufron Mabruri, Direktur Imparsial, situasi penurunan demokrasi di Indonesia yang menarik perhatian dua media asing adalah permasalahan politik yang sangat nyata.

Nasib tak Ada yang Tahu, Jenderal TNI Agus Subiyanto Dulu Ditolak Jadi Satpam

Gufron Mabruri menjelaskan bahwa keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo, sebenarnya adalah puncak dari masalah dalam penurunan demokrasi di Indonesia.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri

Photo :
  • Istimewa
Hasto jadi Tersangka KPK, Jokowi: Hormati Seluruh Proses Hukum yang Ada

“Karena jauh sebelumnya terjadinya kemunduran tersebut telah banyak diangkat oleh sejumlah pakar dan analis politik baik dari dalam maupun luar negeri terutama berkaitan dengan menurunnya tingkat kebebasan di Indonesia,” kata Gufron dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 4 November 2023.

Menurutnya, daripada memperbaiki keadaan demokrasi di Indonesia, Jokowi tampaknya, menjelang berakhirnya masa jabatannya yang kedua, semakin terlihat sebagai seseorang yang merusak demokrasi dengan usahanya dalam membangun "politik dinasti." 

Wapres Gibran Ucapkan Selamat Natal, Doakan Kedamaian dan Keselamatan

Hal ini disertai dengan praktik kolusi dan nepotisme melalui pencalonan anaknya, Gibran, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.

Cawapres Gibran Rakabuming Raka

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

“Kami menilai, kondisi kemunduran demokrasi di akhir era pemerintahan Jokowi tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan,” ucap dia.

Untuk merespon hal tersebut, dibutuhkan adanya bangunan gerakan pro demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi dari kemunduran, termasuk dengan menjadikan politik elektoral sebagai momentum dan media untuk mengoreksi semua kebijakan dan langkah politik Jokowi yang memundurkan capaian politik reformasi 1998 tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya