Kata Haikal Hassan soal Sikap Politik Muhammadiyah Jelang Pemilu 2024
- vivanews/Andry Daud
Jakarta - Suhu politik di tanah air sudah mulai menghangat jelang pemilu 2024. Bahkan ormas-ormas besar di Indonesia pun sudah mengambil sikap. Muhammadiyah misalnya politik kebangsaan adalah pilihan yang diambil salah satu ormas Islam terbesar di tanah air.
"Jadi mungkin orang masih berdebat soal posisi netral atau tidak netral, independen atau tidak independen, atau apapun istilahnya, namun semua harus berbasis pada pemikiran resmi Khittah dan posisi Muhammadiyah sebagai ormas yang telah memilih jalur non-politik praktis," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Ustaz Haikal Hassan.
- VIVA/ Adi Suparman.
Masih menurut Haedar, memakai istilah netral atau independen tidak masalah, yang penting intinya Muhammadiyah berkiprah dalam politik kebangsaan atau politik kenegaraan (high politics), sebaliknya tidak berkiprah dalam politik kekuasaan (real politics atau politik praktis).
Atas sikap politik kebangsaan yang diambil oleh PP Muhammadiyah itu kemudian menarik simpati dan dukungan berbagai pihak. Salah satunya datang dari Da'i terkenal dan juga seorang motivator nasional, Ustaz Haikal Hassan yang akrab dipanggil Babe Haikal itu.
"Saya sangat mengapresiasi tetap istiqomah dan pada khittah nya Muhammadiyah yang tidak mau terlibat langsung dalam politik praktis yang ada jelang pemilu ini," ujar Haikal kepada media, Jumat, 27 Oktober 2023.
Ustaz Haikal Hassan atau Babe Haikal dalam program ILC tvOne.
- tvOne
Lebih lanjut Babe Haikal juga menyampaikan bahwa apa yang sudah ditegaskan oleh Muhammadiyah itu dalam rangka menjaga rasionalitas dalam memilih dan untuk kepentingan persatuan ummat diatas segalanya.
"Apresiasi yang tinggi kepada Muhammadiyah yang kembali kepada ruh dan khittah Muhammadiyah yang sarat keilmuan dan kemandirian itu. Hal ini sekaligus menguatkan bangsa dengan wibawa dan persaudaraan," katanya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
