Banyak Purnawirawan Jadi Timses Capres, DPR Harap KSAD Baru Jamin Netralitas TNI AD
- tniad.mil.id
Jakarta - Komisi I DPR RI berharap besar TNI Angkatan Darat (AD) mampu menjaga netralitasnya bersama Polri agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.
Anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar Christina Aryani meyakini Jenderal Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru dilantik menggantikan Jenderal Dudung Abdurahman, mampu mewujudkan hal tersebut.
“Tentu saja karena pergantian ini di tengah masa-masa jelang Pemilu. Kita harapkan agar komitmen netralitas TNI, khususnya Angkatan Darat betul-betul dijaga,” kata Christina dalam keterangannya, Kamis, 26 Oktober 2023.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto
- Antara
Christina mengatakan, netralitas TNI semakin menjadi sorotan publik saat ini. Sebab, tidak dipungkiri banyak purnawirawan TNI memegang posisi strategis di tim pendukung calon presiden dan cawapres 2024.
"Rasanya isu ini akan jadi sorotan. Maka kami dorong agar tetap pegang teguh komitmen sumpah prajurit, jangan tergoda dengan intrik politik kekuasaan. TNI harus dijaga netralitasnya tetap memegang teguh politik negara bukan politik kekuasaan," kata Christina.
Selain itu, Christina mengingatkan KSAD yang baru harus mampu menyelesaikan tugas-tugas yang selama ini jadi sorotan masyarakat, terutama terkait pembinaan prajurit di tengah banyaknya prajurit TNI AD terlibat masalah hukum.
"Semoga tidak ada lagi prajurit yang terlibat kriminal baik di internal maupun dengan masyarakat sipil. Sambil kita apresiasi juga bahwa penindakannya selama ini juga sudah tegas dan transparan," kata Ketua DPP Partai Golkar ini.
KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Istri, Evi Sophia
- Instagram: 91agussubiyanto
Lebih jauh, Christina meyakini KSAD yang baru dengan bekal pengalaman yang dimiliki mampu membawa institusi TNI AD lebih baik lagi.
"Karir beliau sudah menunjukan kematangan kepemimpinan. Itu tidak perlu kita ragukan lagi. Saya doakan semoga Pak Agus sukses dalam menjalankan amanah yang baru ini," imbuhnya.
DPR Gelar Fit and Proper Capim KPK Pekan Depan, ICW Ingatkan Ini
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak memilih calon pimpinan (Capim) KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum.
