Yasonna Dorong Forum Pengembalian Aset Korupsi Century dan e-KTP di Forum AALCO
- VIVA/Maha Liarosh
Bali – Pencurian aset publik di negara berpenghasilan rendah dan menengah jadi hambatan besar untuk pembangunan. Negara-negara Asia Afrika membutuhkan aspek hukum sebagai upaya recovery aset ke negara asal.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia punya pengalaman pengembalian aset hasil pidana korupsi dari luar negeri.
Dua kasus besar yang terjadi di Tanah Air adalah, kasus Bank Century dan kasus e-KTP. Jumlah kerugian tindak korupsi kasus Bank Century mencapai US$493 juta. Sedangkan, kasus e-KTP kerugian negara mencapai US$164 juta.
"Langkah pertama yang kami usulkan dari forum ini adalah membentuk contact group para ahli pengembalian aset negara anggota AALCO. Grup ini bisa mengadakan pertemuan informal secara langsung maupun virtual untuk membahas pemulihan aset,” ujar Yasonna dalam keterangan pers di Nusa Dua, Bali, Jumat, 20 Oktober 2023.
AALCO (Asian-African Legal Consultative Organization) atau Organisasi Konsultatif Hukum Asia-Afrika atau AALCO, awalnya dikenal sebagai Komite Konsultatif Hukum Asia (Asian Legal Consultative Committee/ALCC).
Organisasi Konsultatif Hukum Asia-Afrika ini dibentuk pada tanggal 15 November 1956. AALCO ini dianggap sebagai hasil nyata dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung yang diadakan di Indonesia, pada bulan April 1955 silam.
Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi AALCO di Nusa Dua, Bali
- VIVA/Maha Liarosh
Dikatakan, pemulihan aset membutuhkan proses lama dan bertahap. Dalam kasus Bank Century, dibutuhkan waktu hampir 15 tahun untuk mengembalikan aset negara yang dicuri dan dilarikan ke luar negeri.
Melalui berbagai proses dan prosedur yang panjang, kata Yasonna, Indonesia melalui Kejaksaan Agung Jersey, berhasil memenangkan sidang kasasi di Judicial Committee of Privy Council (JCPC) di London.
"Dan berhasil mengembalikan aset hasil tindak pidana ke negara," ujarnya.
Sekretaris Jenderal AALCO Kamalinne Pinitpuvadol mengatakan, Tidak sedikit harta hasil korupsi dilarikan ke luar negeri. Terutama, ke negara yang dianggap aman untuk mencuci uang dan menyimpan aset.
"Dampak sosial korupsi jauh melampaui nilai aset yang dicuri. Penanganan pengembalian aset memerlukan pendekatan kolaboratif antara negara-negara Asia dan Afrika,” kata Kamalinne.
Dalam Asset Recovery Expert Forum itu dukungan diberikan dari sejumlah negara diantaranya, Malaysia, Iran, RRT dan India. Dukungan juga datang dari Jepang.
Forum tersebut juga mendesak pemangkasan birokrasi dalam pengembalian aset sebuah negara yang dilarikan ke luar negeri. Selain aspek hukum, upaya pengembalian aset juga membutuhkan komitmen politik.
