Ribuan Mahasiswa Siap Demo di Istana 20 Oktober, Tolak Politik Dinasti
- VIVA/Galih Purnama
Depok – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam beberapa aliansi akan datang ke Istana Negara pada Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka ingin bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk menyuarakan keresahannya.
Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Galih Rizkyawan mengatakan, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan pada pemerintah. Antara lain yaitu mewujudkan pendidikan yang demokratis dan Ilmiah, tegakkan reformasi hukum, berantas KKN, tolak dwiFungsi TNI/Polri.
Tingkatkan aksesibilitas dan equitas layanan kesehatan, usut tuntas kekerasan aparat, usut tuntas konflik di daerah PSN, wujudkan pemilu yang adil dan bersih. Putihkan noktah hitam lingkungan, usut tuntas berbagai pelanggaran HAM berat. Wujudkan pemerataan pembangunan dan pembangunan berdasar HAM, perbaikan sistem pertanian Indonesia dan tinjau ulang sistem kebijakan Indonesia.
“Ada 13 tuntutan yang kita bawa,” kata Galih, Rabu, 18 Oktober 2023.
Sidang Putusan Batas Umur Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi
- VIVA/M Ali Wafa
Dikatakan dari 13 tuntutan tersebut, garis besarnya adalah mengkritisi putusan MK soal batasan usia capres-cawapres. Menurutnya, putusan tersebut diambil dengan cara tidak lazim dan seolah dipaksakan untuk ditetapkan mendekati pendaftaran capres dan cawapres.
“Kami keberatan dengan tindakan MK dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Selain itu juga akan menyinggung soal masih terjadinya dwifungsi TNI/Polri walaupun sudah dihapus sejak lama.
“Soal dwifungsi TNI/Polri, walaupun tidak ada, tapi implementasi dilapangan masih berjalan. Dibungkus dengan narasi reformasi dikebiri, Jokowi pengkhianat reformasi dan kabinet Jokowi mundur,” ujarnya.
Dengan putusan MK itu juga dianggap oleh banyak kalangan sebagai karpet merah untuk Gibran melenggang dalam bursa kandidat cawapres. Dia menilai bahwa Jokowi seolah menghalalkan segala cara dengan menggunakan kekuasaanya untuk memuluskan panggung politik dinasti keluarganya.
“Jelas lah (karpet merah), karena secara tidak langsung dari keluarga Pak Jokowi itu paman dari Mas Gibran sebagai Ketua MK, kemudian menantunya sebagai wali kota juga. Ya memang itu sebagai karpet merah. Dan juga di sini juga ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjatuhkan, tapi di sisi lain ya karpet merah ini seolah-olah Pak Jokowi menghalalkan dan memakai kekuasaannya itu agar keluarganya bisa naik di panggung politik nasional tanpa ada berusaha bersusah payah,” kritiknya.
Galih menuturkan, aksi mahasiswa di Istana pada 20 Oktober nanti juga bertepatan dengan masa kepemimpinan Jokowi selama sembilan tahun. mereka ingin menyampaikan bahwa ada keresahan yang dirasakan mahasiswa dan masyarakat serta peristiwa-peristiwa kemarin.
“Ini kan ibaratnya beliau memakai kekuasaan dan menghalalkan segala cara, ya kepemimpinan beliau bagus, cuma caranya saja yang kurang etis. Nah untuk merespon putusan MK, jelas kami yang kita highlight adalah ambang batas, ini cukup menciderai nilai keadilan, yang mana seharusnya MK paham tentang hukum yang sebagai benteng hukum, harusnya tahu cara pengkajiannya dan sistematikanya yang baik. Namun, kenapa dalam waktu sekejap itu bisa mengubah keputusan. Itu yang kita sayangkan,” tutupnya.
Ketua MK Tegaskan Hakim Tak Bisa Diimingi-imingi untuk Pengaruhi Putusan Sengketa Pilkada
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan pihaknya tidak bisa diiming-imingi untuk mempengaruhi putusan hakim dalam sengketa Pilkada Serentak 2024, baik perkara
