Pemprov Sulawesi Selatan Terlilit Utang Triliunan, Kantor Gubernur Terancam Tutup
- VIVA/Supriadi Maud
Sulawesi Selatan – Baru-baru ini Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin membeberkan pernyataan menghebokan terkait Provinsi Sulsel. Dia mengungkap bahwa Pemprov Sulsel telah mengalami kebangkrutan akibat utang.
Dari pernyataan itu, Bahtiar pun mengaku saat ini kewalahan atau merasa sulit untuk melunasi utang warisan era mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS).
Utang warisan itu, kata Bahtiar, merupakan dari pemerintahan sebelumnya yang menyebabkan APBD mengalami defisit senilai Rp 1,5 Triliun. Sehingga, menurut Bahtiar, bahwa jika dirinya memaksakan utang itu dilunasi tahun ini maka Kantor Gubernur Sulsel akan ditutup.
"Saya masih punya utang lagi yang menyeberang di tahun depan, karena kalau saya bayar semua sekarang tutup kantor gubernur," kata Bahtiar kepada wartawan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, dikutip Sabtu, 14 Oktober 2023.
PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin
- Istimewa
Bahtiar menjelaskan, bahwa Pemprov Sulsel saat ini masih punya potensi utang yang bertambah hingga Rp 1,6 triliun. Hal itu berdasar dalam Rancangan APBD tahun 2024. Sehingga, persoalan utang tersebut tidak bisa diselesaikan secara langsung dan harus secara bertahap.
Menurut dia, bahwa utang pemerintah provinsi ada di mana-mana, misalnya termasuk utang ke pihak ketiga atau rekanan.
"Maka nanti ada yang datang tagih kantor gubernur, 'Mana biaya hotel?' 'Mana utang makan belum dibayar?' 'Mana haknya daerah belum dibayar?' karena memang tidak ada uangnya, ini sudah menumpuk sekarang," kata Bahtiar.
Dia lalu mengaku akan berusaha melunasi utang tersebut dengan menempuh satu cara. Adapun caranya, dengan menghemat anggaran belanja Pemprov Sulsel. Dari situ, pengeluaran pun akan dikontrol.
"Utang sudah numpuk. Kita cuma punya satu cara untuk penyelamatannya. Yakni dengan menghemat anggaran belanja. Teman-teman mulai hari ini tidak ada pengeluaran sembarangan. Yang lain-lain yang wajib seperti operasional minimum yang wajib dari pusat, keluarkan, tapi yang lain tunda dulu, bayar utang dulu, tidak enak ditagih terus," ungkapnya.
Ilustrasi utang.
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Bahtiar menegaskan bahwa strategi penghematan tersebut adalah cara yang cukup efektif dengan situasi seperti ini. Dengan adanya kebijakan menyetop belanja bukan berarti disetop semua. Bahtiar mengaku hanya menyetop belanja untuk program yang tidak bisa masuk skala prioritas. Kebijakan penghematan ini berlaku hingga akhir Desember 2023.
"Jadi inilah yang memang harus kita lakukan sebagai pemimpin, sebagai nakhoda provinsi menyelamatkan pemerintah provinsi, ya itu caranya," bebernya.
Adapun terkait defisit Rp 1,5 triliun, kata Bahtiar, sebenarnya tidak mesti dipublikasi karena itu merupakan persoalan internal Pemprov Sulsel. Namun bagi Bahtiar, hal ini perlu untuk diketahui oleh publik.
"Jadi ini urusan internal kami sebenarnya di pemerintahan. Tapi ini harus segera diketahui publik sebab kami sedang berhemat belanja demi menyelesaikan utang-utang yang ada," terangnya.
Membangun Kota Hijau, Peran ESG dalam Perencanaan Properti
Komitmen ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang memenuhi standar tertentu, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.
