PBNU Kritik Reaksi Muhaimin Soal Rekam Jejak Calon Pemimpin, Harusnya Dukung
- Kemenag
JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ishfah Abidal Aziz menilai Muhaimin Iskandar terlalu reaktif dalam merespon ajakan melihat rekam jejak calon pemimpin, utamanya terkait dengan penggunaan agama sebagai alat politik.
Menurut Ishfah yang juga akrab disapa Gus Alex, ajakan itu justru positif. Dalam konteks Nahdlatul Ulama, ajakan itu sejalan dengan pedoman berpolitik warga NU. Seruan melihat rekam jejak calon pemimpin juga merupakan langkah mengedepankan kemaslahatan umat.
"Seruan agar masyarakat benar-benar melihat rekam jejak calon pemimpin, yang berkomitmen tidak menggunakan agama sebagai alat politik meraih kekuasaan, adalah sikap yang mengedepankan kemaslahatan umum, dan upaya untuk terus menjaga nilai-nilai dasar kebangsaan," sebut Gus Alex di Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023.
Seruan itu, kata Gus Alex, juga selaras dengan kebijakan PBNU dalam menyikapi dinamika politik. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum, KH. Yahya Cholil Staquf dalam rangka melaksanakan hasil Muktamar ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, tentang Sembilan Pedoman Berpolitik Warga Nahdlatul Ulama.
"Hasil Muktamar ke-28 tersebut adalah bentuk komitmen dari para kyai, ulama, santri, dan berbagai kalangan nahdliyyin," tegasnya.
Terkait manuver Muhaimin dalam merespons seruan tersebut, Gus Alex menilai sebagai reaksi berlebihan. Jika Muhaimin merasa tidak memiliki rekam jejak menggunakan agama sebagai alat politik, harusnya justru memberikan dukungan. Sebab, seruan melihat rekam jejak itu memang sejalan dengan pedoman berpolitik NU.
"Reaksi Muhaimin berlebihan, harusnya malah mendukung," jelasnya.
"Muhaimin mungkin sedang lelah, atau mungkin sudah putus asa karena tidak bisa "mengendalikan" PBNU. Saran saya, kalau Muhaimin sudah merasa lelah, baiknya istirahat saja," tandasnya.
ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik
33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.
