Usman Hamid Kritik Peran Pemerintah Bantu Selesaikan Konflik di Myanmar

Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, harapan Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Myanmar sepertinya harus pudar karena pemerintah Indonesia dinilai memainkan standar ganda.

“Di satu sisi mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar tetapi di sisi lain juga memberikan pasokan senjata kepada junta militer di Myanmar. Myanmar saat ini mengalami ketidak-pastian yang berat, krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, krisis politik,” ujar Usman dalam keterangannya, Selasa, 10 Oktober 2023.

Usman menjelaskan, alokasi pertahanan justru meningkat di Myanmar di tengah anggaran lain menurun, seperti pendidikan, kesehatan, upah buruh yang buruk, hilangnya lapangan pekerjaan. Sebanyak 23 ribu orang telah ditangkap di Myanmar. 

“Angka yang terbunuh dari masyarakat sipil juga sudah mencapai lebih dari 4.000 orang akibat junta militer di Myanmar. PBB menyebut hal ini sebagai kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Resolisi PBB juga menyerukan untuk menghentikan aliran senjata ke Myanmar,” kata dia.

Usman menyubut, prospek peran Indonesia untuk perdamaian di Myanmar itu kian tertutup dan menemukan jawabanya, yaitu karena Indonesia memainkan standart ganda terkait situasi di Myanmar. 

Kata dia, pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa ada indikasi transfer tekhnologi dan senjata ke Myanmar pasca kudeta. Peran Indonesia menjadi sulit dan memiliki citra buruk karena menyuplai senjata ke junta militer. “Tangan kanan memberi bantuan dan diplomasi politik, tetapi tangan kiri menyuplai sejata,” ucap dia.

Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang 

Anggota Ombudsman memandang bahwa bansos harus berorientasi pada hal produktif, tidak semata kasih bantuan dalam bentuk beras atau uang yang habis dipakai untuk konsumsi.

VIVA.co.id

21 Desember 2024