ICW Minta Polri Buka-bukaan soal Alat Sadap Pegasus Buatan Perusahaan Israel
- vivanews/Andry Daud
Jakarta - Indonesia Corruption Wacth (ICW) mendesak Polri untuk membuka secara transparan pengadaan alat sadap yang memakai metode "Zero Click". Pasalnya, diduga alat sadap itu adalah Pegasus hasil produksi perusahaan industri teknologi Israel, NSO Group Technologies.
Hal tersebut disampaikan Peneliti ICW, Tibiko Zabar yang mendatangi Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 9 Oktober 2023. Ia meminta agar Polri membuka data pengadaan alat sadap, guna menjawab hasil penelusuran Konsorsium Indonesia Leaks.
"Sebetulnya permintaan ini berkaitan dengan apa yang menjadi temuan konsorsium Indonesia Leaks pada awal Juni lalu, di mana diketahui bahwa ada dugaan alat sadap Zero Click atau yang biasa dikenal dengan Pegasus ini ada di Indonesia," ujar Tibiko kepada wartawan, sebagaimana dikutip pada Selasa, 10 Oktober 2023.
Ilustrasi penyadapan.
- iLawyer
Menurutnya, Polri dapat menjawab temuan dari hasil penelusuran Indonesia Leaks. Sebab, dugaan beredarnya alat sadap Pegasus memiliki potensi berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.
"Kenapa? Karena dengan metode yang cukup canggih, alat sadap ini bisa digunakan tanpa cara yang biasanya diterapkan dalam penyadapan. Misalnya, mengakses dokumen maupun mengakses tautan khusus gitu," katanya.
Oleh sebab itu, Tibiko mendesak agar Polri juga bisa menjelaskan terkait data dari opentender.net yang diketahui ikut mengadakan alat penyadap yang memakai metode 'Zero Click' sejak tahun 2017-2018.
Berdasarkan data itu, alat sadap dengan metode zero click pada tahun 2017-2018 turut dimenangkan salah satu perusahaan yang sama. Dengan nilai kontrak di tahun 2018 kurang lebih lebih mencapai Rp149 miliar.
Ilustrasi malware.
- NoVirus
"Kami bermaksud untuk meminta informasi kontrak pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU keterbukaan informasi publik, informasi kontrak pengadaan ini adalah informasi berkala yang sepatutnya disediakan oleh kepolisian," ucap Tibiko.
"Dari situ sebetulnya kami ingin melakukan telaah lebih lanjut berkaitan dengan software atau biasa dikenal dengan Pegasus ini begitu," katanya.
Tibiko menegaskan permintaan ICW telah berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
"Salah satu informasi yang seharusnya secara berkala dibuka adalah terkait dengan kontrak pengadaan karena itu lewat mekanisme yang ada kami mengajukan informasi terkait dokumen tersebut," kata dia.
Dari berbagai informasi yang dihimpun diketahui Pegasus merupakan alat sadap atau spyware untuk mengumpulkan informasi. Alat itu bisa menyadap perangkat iOS, Android, Blackberry, Windows, hingga Symbian tanpa klik sekalipun.
Bahkan saat alat sadap ini masuk, malware Pegasus bisa menguasai perangkat dan semua akun media sosial target, mulai dari menyalin semua data perangkat dan akun media sosial target, lalu mengaktivasi kamera dan mikrofon serta GPS target.
7 Orang Diduga Terlibat TPPO ke Kamboja Ditangkap, Begini Modus Pelaku
Korban menghubungi pihak KBRI Kamboja minta dipulangkan kembali ke Tanah Air.Â
