Mendagri Tito Copot Pj Wali Kota Cimahi Gegara Inflasi Tinggi
- istimewa
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian mencopot Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Sutarno Nugrahawan. Hal tersebut dilakukan karena Didik dinilai tidak mampu mengatur inflasi harga beras di wilayahnya.
Tito mengungkapkan hal itu dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023 yang disiarkan melalui Youtube Kemendagri, Senin, 9 Oktober 2023.
Tito mulanya menyampaikan Aceh Barat menjadi wilayah yang terbaik dalam pengendalian inflasi. Maka dari itu, Aceh Barat mendapat tiga penghargaan berupa insentif.
"Minggu lalu, di Aceh Barat saya ucapkan terima kasih kepada bupatinya, Mahdi Efendi. Minggu lalu ada 3 penghargaan kategori yang jurinya dari Kementerian Keuangan, dan hadiahnya insentif fiskal dan diberikan dana insentif daerah tambahan. Tiga kategori Aceh Barat semuanya, nomor 1 se-Sumatera," kata Tito.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian
- Kementerian Dalam Negeri RI
Penghargaan itu, kata Tito, diberikan karena wilayah Aceh Barat menangani inflasi dengan baik, hingga merealisasikan belanja tertinggi.
"Inflasi terbaik penanganannya, kemudian belanja dalam negeri terbaik, paling tinggi dan merealisasikan belanja tertinggi," katanya.
Lantas, Tito membandingkan dengan wilayah Cimahi, Jawa Barat. Dia mengaku sudah berkali-kali mengingatkan agar Kota Cimahi untuk mengatur inflasi dan tingginya harga beras.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian
- Kementrian Dalam Negeri RI
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada kota Cimahi, inflasinya tinggi berasnya naik, tidak turun-turun. Saya sudah berkali-kali ingatkan, tidak juga terkendali. padahal dikelilingi daerah penghasil cabai," kata Tito.
Tito kemudian mencopot Dikdik. Dia mengatakan surat pencopotan itu dikeluarkan pada Sabtu, 7 Oktober 2023 lalu.
"Saya minta untuk diganti, dan sudah diganti dan sudah saya tanda tangani hari Sabtu yang lalu untuk diganti dengan wali kota yang baru," tuturnya.
Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Dipastikan Terjaga PPN Jadi 12 Persen, Sistem Perpajakan Makin Kuat
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 mendapat sorotan dari masyarakat.
