Kemenko PMK Usul 5 Provinsi Baru Masuk Prioritas Penanganan Stunting
- Direktorat P2PTM Kemenkes
Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), mengusulkan 5 provinsi baru sebagai wilayah prioritas penanganan stunting. Usulan itu disampaikan dalam rangka mengejar target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024.
Sejauh ini, ada 12 provinsi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai provinsi prioritas penanggulangan stunting. Karena dianggap sebagai kantong-kantong penyumbang angka prevalensi stunting tinggi. Adapun 12 provinsi yang dimaksud yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
“Kita rencanakan akan menambah 4 [provinsi], ini usulan dari Kemenko PMK yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat dan satu lagi Kalimantan Timur,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi di acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Oktober 2023.
Satu provinsi lain yang diusulkan menjadi prioritas penanganan stunting, yakni Sulawesi Selatan. Suprayoga menyebut, Sulawesi Selatan merupakan provinsi di luar pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar, sehingga memerlukan perhatian khusus.
“Jadi kelihatannya pasiennya akan bertambah tidak hanya 12 provinsi, menjadi sekitar 17 provinsi yang akan kita prioritaskan di 2024. Kemungkinan akan dilaporkan Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah besok,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN sekaligus Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat, Hasto Wardoyo, optimis bahwa angka prevalensi stunting akan turun hingga 14 persen pada 2024 mendatang. Ia beralasan, tren penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia sejak 2013 hingga saat ini cukup baik.
“Jadi target 14 % itu tahun 2024, bukan tahun sekarang, akhir tahun ini 17,8 % harapannya. Hari ini angkanya 21,6 persen, tapi sekarang ini Menteri Kesehatan baru melakukan survei yang nanti selesainya bulan November, insya Allah, bulan Desember diumumkan,” kata Hasto.
“Kenapa kita optimis, karena 6 tahun sebelumnya, yakni tahun 2013 sampai 2019 penurunannya rata-rata 1,3 % per tahun, dua tahun terakhir yakni 2019 ke 2021, saat pandemi, penurunannya rata-rata 1,85 % per tahun. Kemudian terakhir, dari 2021 ke 2022 turunnya 2,8 %,” tandasnya.
UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan Setelah Pilkada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 batal diumumkan.
