Pulang Kunjungan Kerja, Mentan Syahrul Yasin Limpo: Perjalanan Saya untuk Kepentingan Rakyat
- VIVA/Yeni Lestari
Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta izin agar diberikan kesempatan untuk menarik nafas panjang. Hal itu dikatakan SYL saat memberikan klarifikasi terkait berbagai kasus yang menyeretnya usai menjalani kunjungan kerja (kunker) di Roma, Italia hingga Spanyol.
Menteri Syahrul tidak hanya terseret kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Dia juga turut terseret kasus dugaan pemerasan hingga harus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Kamis, 5 Oktober 2023 siang.
"Prosesnya berlangsung cukup panjang hampir 3 jam. Saya capek banget, sementara saya baru pulang. Saya izin ke teman-teman kasih saya kesempatan untuk menarik napas dari sebuah perjalanan yang panjang," ujarnya di Kantor DPP Partai Nasdem, Kamis, 5 Oktober 2023.
Mentan Syahrul Yasin Limpo menyerahkan surat pengunduran diri ke Jokowi
- Ist
Dia mengatakan, perjalanan dan kunjungan kerja (kunker) yang ia lakukan demi kepentingan rakyat. Ia bahkan mengatakan ada 280 juta masyarakat yang harus diberi makan. "Perjalanan saya untuk kepentingan rakyat, 280 juta harus saya kasih makan," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis, 5 Oktober 2023 siang. Dia mengaku dirinya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus pemerasan.
"Terkait dengan hal-hal yang dilaporkan masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang, apa ya, seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya," kata SYL dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Nasdem.
Dia menjelaskan, dirinya diminta datang ke Polda Metro Jaya oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Dalam pemeriksaan itu, SYL menyebut dirinya sudah memberikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik.
Tanpa Tilang Manual, Ini 10 Pelanggaran yang Diincar Polisi lewat Cakra Presisi
Ditlantas Polda Metro Jaya menghapus tilang manual dan mulai mengganti dengan sistem Cakra Presisi pada Januari 2025. Ada 10 pelanggaran yang dibidik.
