Jokowi: Modernisasi Alutsista Penting, Tapi APBN Kita Sangat Terbatas

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di upacar HUT ke-78 TNI.
Sumber :
  • Tangkapan layar Youtube Puspen TNI

JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan modernisasi alutsista memang sangat diperlukan. Namun, Jokowi meminta belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) harus dilakukan secara baik mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas.

Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Kamis, 5 Oktober 2023.

“Urusan alutsista memang modernisasi alutsista sangat diperlukan, tapi keuangan negara anggaran negara, APBN kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga, belanja alutsista harus dilakukan bijak, baik besarannya dan peruntukannya,” kata Jokowi.

MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Said Iqbal: Buruh Pabrik Bisa Calonkan Presiden Tanpa Harus Berkoalisi

Presiden Jokowi menyampaikan pidato di HUT ke 78 TNI

Photo :
  • Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

Tentu saja, Jokowi mengakui modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi pertahanan dalam negeri, sehingga harus didorong transfer teknologi dan produk dalam negeri. 

Fahri Yakin Presiden Prabowo Tak Ada Niat Persulit Rakyat dengan PPN 12%

“Terkait dengan ini, saya minta agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan diputar kembali untuk rakyat,” ujarnya.

Presiden Jokowi inspeksi barisan HUT TNI-78 dengan Tank Amfibi di Lapangan Monas

Photo :
  • Puspen TNI

Apalagi, kata Jokowi, negara dunia saat ini sedang menghadapi krisis, utamanya krisis pangan akibat perubahan iklim dan akibat terganggunya rantai pasok dunia. “22 negara sudah melakukan pembatasan ekspor pangan, menghentikan ekspor pangan,” pungkasnya.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024

OCCRP Akui Tak Punya Bukti, Muruah Jokowi Dinilai Tetap Terjaga di Mata Dunia

Dalam situs resminya, OCCRP mengakui tidak punya bukti Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama jadi Presiden.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025