Kantor Bupati Pohuwato Bakal Dibangun Ulang Pasca Dibakar Massa, Telan Anggaran Rp 40 Miliar
- Antara
Pohuwato – Pembangunan kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo diusulkan akan dianggarkan senilai Rp40 Miliar. Usulan anggaran itu dilakukan usai bangunan Kantor Kepala Daerah tersebut dibakar massa penambang pada Kamis 21 September lalu.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato membeberkan kerusakan yang dialami kantornya. Mereka mengungkapkan bahwa pasca pembakaran itu bangunan kantor Bupati tersebut harus dibangun kembali. Sebab, konstruksi beton mengalami pembengkakan baik pada beton maupun rangka bangunan tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit mengatakan, bahwa konstruksi bangunan sebaiknya dibangun baru sebab kalau hanya dilakukan renovasi dikhawatirkan tidak akan bertahan lama, terlebih untuk kepentingan pelayanan publik.
“Harus dibangun baru, karena konstruksinya sudah terjadi pembengkakan pada beton, karena panas kan, jadi sudah retak,” ungkap Risdiyanto kepada wartawan, Senin 2 Oktober 2023
Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo, dibakar massa pengunjuk rasa
- FB
Dia menjelaskan, bahwa pihaknya akan memilih membangun kembali sebab jika hanya proses rehabilitasi justru akan memakan anggaran yang lebih banyak seperti harus dilakukan pengupasan beton dan lain-lain. Ditambah lagi keamanan bangunan tidak bisa dijamin.
“Anggarannya akan lebih banyak sebab pekerjaannya akan lebih sulit, anggaran yang digunakan akan lebih besar belum lagi ditambah adanya instalasi-instalasi elektrikalnya itu semuanya ada di dalam beton, jangan sampai itu akan jadi pemicu lagi. Kan kita harus bongkar semua beton dindingnya. Tentu keamanannya lagi tidak bisa kita jamin," katanya
Lebih lanjut, Risdiyanto pun kembali menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pembangunan baru dengan desain yang lebih modern dan konstruksi bangunan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kendati begitu, Risdiyanto pun mengaku akan mengusulkan anggaran sebesar Rp 35 hingga 40 miliar. Hal tersebut tentu berbeda signifikan dengan anggaran pembangunan pada tahun 2004 yakni sebesar 13 Miliar.
“Sehingga kita akan bangun dengan desain yang lebih modern, dengan konstruksi yang bisa kita pertanggung jawabkan untuk 30 sampai 40 tahun mendatang, juga kita sudah kombinasikan jaringan IT-nya dengan bangunan. Karena harga bahan sekarang kelipatan 3 sampai 4 kali, kemungkinan kita akan membutuhkan anggaran sebesar 35 sampai 40 miliar,” katanya memungkasi.
Diketahui, ratusan warga mengamuk dengan merusak dan membakar kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Para warga tampak nekat membakar kantor Bupati usai menggelar aksi demonstrasi, pada Kamis 21 September 2023 siang.
Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo, dibakar warga
- FB
Informasi yang diperoleh VIVA, penyebab kerusuhan ini terjadi karena perusahaan tambang emas yang beroperasi yakni PT Puncak Emas Tani Sejahtera telah menggunakan lahan warga di Pohuwato dengan berjanji akan membayar ganti rugi.
Belakangan, anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk ini sama sekali tidak membayar atau mengganti rugi lahan warga setempat. Padahal, lahan tersebut telah digunakan untuk proses penambangan emas.
Dari masalah itu, warga setempat kemudian saling berpangku tangan dengan menggelar unjuk rasa meminta hak mereka dibayar. Adapun kerusuhan yang terjadi, disebutkan karena Bupati Saipul Mbuinga seolah-olah lari dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin di daerah tersebut.
Kemudian, beredar isu jika Bupati Saipul telah membuat kesepakatan sepihak dengan PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Dari isu itulah warga menjadi emosi karena terkesan adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah setempat terkait penundaan pembayaran lahan warga.
Kendati demikian, para aktivis dan toko masyarakat setempat pun meminta kepada para penambang untuk membuka tabir apa yang selama ini terjadi di pertambangan Pohuwato secara terang benderang. Hal itu diminta agar peristiwa ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh terkait perlindungan hak-hak penambang rakyat baik di Pohuwato maupun secara umum di Gorontalo.
PPN Mau Naik 12 Persen, Masyarakat Bakal Sulit Punya Rumah
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
