Pamer Pernah Jadi Wali Kota hingga Presiden, Jokowi: Gak Ada di Indonesia Seperti Itu

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pamer sudah menjadi Wali Kota Solo dan Presiden Republik Indonesia dua periode saat membuka meresmikan rapat kerja nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Rakernas Korpri) tahun 2023 di Ancol, Jakarta Utara pada Selasa, 3 Oktober 2023.

Awalnya, Jokowi meminta Korpri untuk melakukan kolaborasi. Sebab, Jokowi mengatakan kementerian-kementerian masih terlihat ego sektoral atau jalan sendiri-sendiri.

“Saya menghandle kementerian-kementerian masih ego sektoral, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, ketemunya dimana enggak jelas,” kata Jokowi.



Presiden Jokowi di acara Pembukaan Rakernas KORPRI, Jakarta, 3 Oktober 2023

Photo :

• Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

Makanya, Jokowi selama memimpin republik ini sembilan tahun (2014-2023) berusaha menghandle agar kementerian dan lembaga memiliki satu tujuan, saling mendukung satu tujuan.

“Saya bolak balik sampaikan Pak Sekjen, Pak Sesmen, Pak Sekda, tolong didesain yang namanya APBN, APBD itu jangan banyak-banyak program. Angggaran jangan diecer-ecer ke dinas-dinas,” jelas dia.



Jokowi dan mobil Esemka saat menjabat Wali Kota Solo

Photo :

• VIVA.co.id/Fajar Shodiq

Menurut dia, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah perlu membuat program cukup satu atau tiga program saja tapi tuntas. Makanya, kata dia, perlu disampaikan juga kepada DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota agar jangan semua diratain soal APBD di daerah-daerah.

“Buat program 1,2,3 program cukup tapi goal. Sampaikan juga ke DPRD mengenai itu, jangan semua diratain kalau ada kenaikan APBD sebesar 5 semua dinas tambahnya 5 persen, 5 persen, 5persen. Yang terjadi seperti itu saya pernah mengalami, karena saya pernah jadi Walikota (Solo) 2 kali, pernah jadi Gubernur (DKI Jakarta), pernah jadi Presiden (RI) 2 kali. Enggak ada di Indonesia seperti itu. Dari bawah walikota dua kali, gubernur, presiden enggak ada. Jadi saya ngalami betul situasi di lapangan seperti apa,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya

Menurut dia, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah perlu membuat program cukup satu atau tiga program saja tapi tuntas. Makanya, kata dia, perlu disampaikan juga kepada DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota agar jangan semua diratain soal APBD di daerah-daerah.