Menag Yaqut Ogah Cabut Ucapan Soal Capres Politisasi Agama meski Bakal Didisiplinkan PKB
- Kemenag
Jakarta – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bakal didisiplinkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) usai melontarkan pernyataan ada figur calon presiden (capres) yang memiliki rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.
Terkait hal itu, Yaqut mengaku tak masalah bakal didisiplinkan PKB. Ia juga menegaskan tak akan mencabut pernyataannya soal capres melakukan politisasi agama.
"Saya sangat hormat sama beliau (Jazilul), tapi untuk satu hal itu ya, untuk mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin, agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji dengan mulut manis, mencabut (pernyataan) itu, saya enggak mau," ujar Yaqut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Oktober 2023.
Yaqut menjelaskan, pernyataan itu dilontarkan dirinya agar masyarakat dapat teliti sebelum memilih pemimpin pada Pemilu 2024 mendatang.
Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas
- Kemenag
"Harus di-track record pemimpin, ini urusan bangsa dan negara. Kalau karena itu saya didisiplinkan, silakan. Saya tidak akan cabut itu," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan partainya telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan kadernya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Jazilul mengatakan langkah itu diambil menyusul pernyataan Yaqut yang menyebut ada figur capres yang memiliki rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.
"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa? Karena ini pejabat publik, dia (Yaqut) digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang enggak perlu. Rakyat itu lebih paham," kata Jazilul kepada awak media, Minggu, 1 Oktober 2023.
Jazilul juga mendorong agar Presiden memberikan evaluasi kepada Yaqut. Sebab, seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik. Terlebih, Presiden kerap mengingatkan agar kabinetnya terus menjaga persatuan di masyarakat.
"Kalau posisinya sebagai menteri, ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang enggak perlu. Saya pikir itu," kata Wakil Ketua MPR ini.
