Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Diduga Terima Gratifikasi Miliaran
- VIVA/Zendy Pradana.
Jakarta – Mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto diduga telah menerima uang gratifikasi sebanyak miliaran rupiah. Dia terlibat kasus korupai mulanya karena kerap pamer harta kekayaannya di sosial media.
"Dugaan sementara miliaran rupiah ya," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa 26 September 2023.
Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Penuhi Panggilan KPK
- VIVA/M Ali Wafa
Ali tak menampik secara detail terkait dengan besaran sesungguhnya gratifikasi yang diterima oleh Eko Darmanto.
Dalam kasus ini, KPK rampung melakukan penyelidikan terkait harta janggal milik mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Dengan begitu, maka kasus ini naik ke penyidikan dan akan segera diumumkan sosok tersangka.
Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Penuhi Panggilan KPK
- VIVA/M Ali Wafa
"Kami sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan itu sudah selesai (naik ke tahap penyidikan)," ucap Ali Fikri kemarin.
Ali menjelaskan, penyidik KPK telah melakukan analisis terhadap kasus ini. Sejauh ini, 17 orang yang tersebar di Jakarta, Surabaya hingga Pasuruan telah dimintai keterangan ihwal harta janggal Eko Darmanto ini.
"Kami sampaikan proses penyelidikan sekali lagi sudah selesai. Sudah kami lakukan analisis, kami melakukan (pemeriksaan) 17 orang baik di Jakarta, Surabaya, Pasuruan," ungkapnya.
Eko Darmanto, Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
- beacukai.go.id
Tak hanya itu, Ali bahkan menjelaskan pihaknya juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN dan Direktorat Deteksi Analisis Korupsi di KPK dalam menyelidiki harta janggal Eko Darmanto.
Perbedaan Data Kerugian Lingkungan Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Sorot Perhatian di Persidangan
Saksi ahli mengungkapkan bahwa kerugian lingkungan dalam kasus ini hanya mencapai Rp 150 triliun, jauh berbeda dari angka Rp 271 triliun yang dilaporkan BPKP.
