Andap Budhi Revianto Prioritaskan Infrastruktur Penunjang di Sultra

Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto, merekomendasikan beberapa hal dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran 2023. Andap mengatakan demikian saat pidato Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.

Pidato itu terkait pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2023. Andap menekankan salah satunya perubahan paling prioritas yakni terkait perumahan yang layak bagi masyarakat. 

Dia menyebut realokasi anggaran pembiayaan pembangunan rumah dinas Gubernur Sultra ke pembiayaan rumah tak layak huni masyarakat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kita akan upayakan pula untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Sosial serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi, dalam keterangannya, Senin, 25 September 2023.



Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto (kiri)

Photo :

• istimewa

Andap menuturkan, perubahan belanja daerah pada postur APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2023 akan diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang ditujukan untuk percepatan pencapaian target. Selain itu, pembangunan nasional, khususnya sesuai arahan Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

"Mohon dukungan dari seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan agar program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan tertuang dalam Raperda Perubahan APBD 2023," jelas Andap.

Pun, dia menuturkan, selain relokasi anggaran pembangunan rumah dinas, ada juga rekomendasi yang bersifat fisik. Hal itu difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan yang belum tuntas. Ia bilang bisa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sultra. 

Dia menyebut seperti bidang kesehatan dengan memfokuskan peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan di Pemprov Sultra. "Yang juga akan kita upayakan mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan," ujar Andap.

Kata dia, untuk bidang pendidikan, difokuskan pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendidikan di lingkup Pemprov Sultra. Ia menyebut hal itu baik bangunan sekolah, maupun infrastruktur penunjang, seperti laboratorium dan perpustakaan.

"Kita akan upayakan pula untuk mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, serta Perpustakaan Nasional," kata mantan eks Kapolda Sultra tersebut.

Selain itu, dia juga akan lakukan analisis mendalam terhadap kondisi infrastruktur Provinsi. Caranya dengan memfokuskan pada infrastruktur yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota, agar mengupayakan juga dukungan pembiayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Memohon bantuan analisis mendalam oleh institusi berwenang terhadap penggunaan dana dengan skema pinjaman untuk infrastruktur kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara," lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menyebut rekomendasi yang bersifat non fisik juga difokuskan terhadap sejumlah hal. Upaya itu antara lain kajian atas kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan terutama penerima JKN dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan data dari Kabupaten/Kota.

"Karenanya dilakukan kegiatan koordinasi bersama Dinas Kesehatan dari seluruh Kabupaten/Kota dan dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPJS Kabupaten/Kota," ujar Andap.

Kemudian, ia menyebut ada bantuan pembiayaan bagi pelaku UMKM untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Selain itu, Pemprov Sultra juga menaruh perhatian terhadap beberapa kalangan dengan renana beri tambahan insentif bagi tenaga kesehatan, serta tenaga pengajar dan pendidik yang berstatus Non-PNS dan kontrak. 

"Yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan dan pendidikan Masyarakat Sulawesi Tenggara, yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara," tutur Andap.
 

Halaman Selanjutnya

Lebih lanjut, dia menyebut rekomendasi yang bersifat non fisik juga difokuskan terhadap sejumlah hal. Upaya itu antara lain kajian atas kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan terutama penerima JKN dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan data dari Kabupaten/Kota.