Ricuh Demo Rempang di Lombok, Mahasiswa Pingsan hingga Diamankan Polisi
- Satria Zulfikar
Lombok – Ratusan mahasiswa di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi solidaritas terhadap konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau, Senin 25 September 2023.
Mahasiswa dari berbagai kampus di Mataram menggelar aksi. Mulanya aksi digelar di Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Mataram. Terjadi ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang mengawal aksi.
Aksi saling dorong menyebabkan kericuhan hingga di badan jalan. Beberapa mahasiswa yang dituduh provokator kericuhan sempat diamankan polisi dari Polresta Mataram. Sementara aksi kian memanas dan diwarnai dengan saling dorong antara mahasiswa dengan polisi.
Satu mahasiswa pingsan di jalan hingga harus dievakuasi oleh rekannya dengan cara memberhentikan mobil pengendara yang melintas. Belum diketahui penyebab mahasiswa tersebut jatuh pingsan.
Ratusan mahasiswa kemudian beralih menggelar aksi di Kantor Gubernur NTB dengan melakukan long march sejauh 1,9 kilometer.
“Kami menuntut negara untuk setop penggusuran tanah di Rempang,” ujar salah seorang orator aksi dengan pengeras suara dari atas mobil bak terbuka.
Unjuk rasa di depan gerbang Kantor Gubernur NTB awalnya kondusif. Namun beberapa orator aksi meminta massa untuk jalan beberapa langkah ke depan, sehingga menimbulkan aksi saling dorong dengan polisi.
Kewalahan menghadapi massa aksi, satu pleton polisi bersenjata tameng diturunkan. Beberapa kali imbauan juga dipekikkan polisi dari pengeras suara.
“Sudah beberapa kali disampaikan massa aksi tertib. Silakan menyampaikan tuntutan dengan baik,” ujar seorang polisi meminta mahasiswa kondusif.
Alih-alih kondusif, mahasiswa terus merangsek masuk ke gerbang. Aksi saling dorong kembali terjadi menyebabkan satu mahasiswa diamankan polisi.
Selain menuntut keadilan bagi masyarakat Pulau Rempang, mahasiswa juga menuntut sejumlah hal, di antaranya pembangunan jembatan di Desa Menang, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, stabilisasikan harga bahan pokok yang terus naik, transparansi keuangan, hapus sistem kerja outsourcing hingga menghentikan diskriminasi terhadap pemilik lahan di sekitar Sirkuit Mandalika.