KPK Telah Periksa Pihak Swasta soal Dugaan Aliran Uang ke Eko Darmanto
- VIVA/Zendy Pradana.
Jakarta -Â Tim Penyidik KPK telah memeriksa Petinggi PT. Tunas Maju Sejahtera, Adi Putra Prajitna sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi tersangka Eko Darmanto, mantan Pejabat Bea Cukai. Selain itu, ada beberapa saksi juga yang telah diambil keterangannya oleh Penyidik KPK terkait kasus tersebut.
Adi Putra dan empat orang saksi yang diperiksa untuk digali keterangannya soal dugaan aliran uang untuk tersangka mantan Pejabat Bea Cukai, Eko Darmanto.
Â
Adapun, saksi lainnya yaitu CEO Time International, Irwan Daniel Mussry; dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bea Cukai, Beni Novri Basran dan Abdurokhim; serta perwakilan dari PT Alindo Teknil Utama, Prawidya Nugroho.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan para saksi hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diminta keterangannya terkait kasus dugaan aliran penerimaan uang tersangka Eko Darmanto, mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.
“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya secara umum antara lain terkait dengan dugaan aliran penerimaan uang oleh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai salah satu pejabat di Dirjen Bea Cukai Kemenkeu RI," kata Ali kepada wartawan Sabtu, 23 September 2023.
Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Penuhi Panggilan KPK
- VIVA/M Ali Wafa
Untuk diketahui, mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto ditetapkan sebagai tersangka menerima gratifikasi saat menjabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) hingga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tentu, KPK mengklaim telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Eko sebagai tersangka.
Penyidikan terhadap Eko Darmanto dimulai dari adanya kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN Eko Darmanto masuk kategori outlier. Kemudian, KPK menindaklanjuti temuan tersebut ke tahap penyelidikan hingga ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Nawawi Pomolango Minta KPK Ambil Alih Kasus Firli Bahuri
Nawawi Pomolango meminta kepada Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Firli Bahuri.
