Ricuh di Kantor Perusahaan Sawit, Polda Kalteng Kirim 500 Polisi
- Didi Syachwani
Kalteng - Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) telah mengirimkan pasukan hingga 500 personel ke Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, untuk mempercepat proses pemulihan keamanan pasca ricuh pembakaran kantor perusahaan perkebunan sawit yang terjadi sejak Kamis (21/9/2023) sore.
"Saat ini sudah ada sebanyak 500 personil Polri yang merupakan aparat gabungan dari Polres Seruyan dan Polda Kalteng, yang kami tempatkan di Desa Bangkal," terang Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, Jumat (22/9/2023).
Tujuan mempertebal pasukan ini, sambung Erlan, semata-mata untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sana, termasuk mencegah masuknya pihak yang bertujuan melakukan provokasi agar situasi tidak bisa kondusif.
Digambarkannya, situasi dan kondisi di Desa Bangkal, khususnya di sekitaran perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada I, saat ini sudah berangsur pulih, dan dirinya berharap agar warga senantiasa bisa menahan diri agar tujuan yang hendak mereka capai melalui aksi unjuk rasa ini bisa tercapai.
"Kami ini berdiri di tengah, tidak memihak pada pihak manapun, dan keberadaan aparat Polri di sana adalah untuk mengamankan kamtibmas," tegas Erlan.
Erlan juga masih bersyukur, meski situasi sempat memanas hingga adanya aksi.pengrusakan kantor yang berakhir dengan peristiwa pembakaran kantor serta sejumlah bangunan rumah karyawan dan rumah dinas guri tersebut, tidak sampai muncul korban, baik dari aparat yang melalukan pengamanan maupun dari warga yang melakukan aksi unjuk rasa.
Kemudian disebutkannya, aksi unjuk rasa yang digelar oleh warga Desa Bangkal ini adalah puncak dari kekecewaan warga yang sudah lama menuntut janji penyediaan lahan plasma 20 persen untuk warga dari pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada I (PT. HMBP I), sejak tahun 2013 lalu telah dijanjikan.
Selain itu, warga juga meminta agar kawasan hutan seluas 1.175 hektar yang ada di sekitar areal perusahaan agar diserahkan kepada warga yang mengelolanya, serta lahan yang ada di sebelah kiri dan kanan menuju perusahaan sepanjang 500 meter, supaya diserahkan kepada pihak pemerintah desa Bangkal yang mengelolanya.
"Namun tuntutan warga ini tidak direspon oleh pihak perusahaan, hingga akhirnya warga yang sudah menggelar aksi demo berhari-har, menjadi hilang kesabaran dan emosi, hingga akhirnya terjadi aksi anarkis," sebut Erlan. (Didi Syachwani/Kalteng)