Pemerintah Diminta Tegas Tertibkan Tiktok Shop demi Lindungi UMKM Lokal

Jakarta – Anggota Ombudsman periode 2016 - 2021 Alamsyah Saragih, berbicara mengenai aplikasi sosial media TikTok yang saat ini merambah menjadi e-commerce yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Menurut Alamsyah, Pemerintah harus bersikap tegas menghadapi fenomena tersebut.

Alamsyah menyebutkan, dalam persoalan hilirisasi nikel dia menilai Pemerintah RI berani bersikap tegas. Semestinya, hal yang sama juga dapat diterapkan untuk persoalan Tiktok ini.

"Berkaitan dengan Tiktok Shop yang punya impact ke UMKM, Pemerintah perlu berani dan tegas. Masa untuk nikel Pemerintah bisa tegas, untuk melindungi UMKM dalam negeri tidak," kata Alamsyah kepada awak media, Kamis 21 September 2023.

Menurut Alamsyah, Regulasi untuk mengatur e-commerce seperti Tiktok shop mendesak dibuat dan diterapkan. Meskipun akan ada kesulitan dalam pelaksanaan tapi ke depan akan diperoleh masukan dari pelaksanaan agar menjadi lebih efektif. 

"Pemerintah mungkin ragu karena peraturan ini harus lebih tajam dan luas untuk bisa efektif, seperti perlu mengatur hingga pemanfaatan algoritma. Kemungkinan substansi belum sampai ke sana. Hal lain mungkin pihak Tiktok berhasil meyakinkan bahwa kehadiran mereka justru menguntungkan kepentingan nasional," ujarnya

Dia menyarankan, Pemerintah harus melakukan sesuatu konsultasi melibatkan stakeholder yang lebih luas sebelum disahkan. Semua itu bertujuan agar kemanfaatan bisa lebih dipastikan sebelum disahkan.

"Karena persoalannya lintas dimensi, maka mulai dari pihak terdampak negatif hingga yang diuntungkan harus diajak untuk membahas peraturan bersama instansi terkait. Hal lain, tidak perlu terlalu khawatir tentang dampak terhadap politik dagang luar negeri,"kata Alamsyah

Hari ini, kata Alamsyah, isu digital marketing dan pemanfaatan algoritma ini sudah menjadi isu internasional. Pemerintah bisa menjadi inisiator untuk melakukan pertemuan-pertemuan multilateral dalam isu ini. 

"Yang terpenting adalah kepentingam nasional kita untuk lindungi UMKM terlaksana lebih cepat. Jangan sampai sudah hancur baru mulai berinisiatif," ujarnya

Prabowo Akan Hapus Utang 1 Juta Pelaku UMKM Senilai Rp14 Triliun

Pada tahap awal akan ada 67 ribu UMKM yang mendapat manfaat dari program tersebut.

VIVA.co.id

4 Januari 2025