Ganjar Jawab Tudingan Boneka Partai: 4 Hal Sudah Saya Buktikan Ketika di Legislatif dan Gubernur
- Tangkapan layar YouTube Najwa Shihab
Jakarta – Bakal calon presiden Ganjar Pranowo buka suara soal narasi boneka partai yang dialamatkan kepadanya jika nanti terpilih menjadi presiden. Dia menegaskan bahwa presiden merupakan jabatan independen.
“Presiden adalah presiden, dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada, titik tidak komanya,” ujar Ganjar merespons pertanyaan dalam sebuah forum di Universitas Gadjah Mada (UGM), dikutip Rabu, 20 September 2023.
Ganjar menyampaikan seorang presiden dapat dianggap sebagai boneka partai lewat kebijakan yang dibuatnya.
“Dari waktu ke waktu kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil, se-boneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya, apakah intervensi dari proxy negara lain, ataukah dari kelompok,” ujarnya.
Ganjar Pranowo di UGM
- VIVA/Cahyo Edi
“Kalau kemudian satu persatu bisa diperbandingkan maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi Presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh,” ujar Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar juga menyampaikan tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Dia mengaku memiliki pengalaman panjang dengan parpol.
Dia bercerita mendapat cibiran ketika kuliah sudah menjadi kader partai. Namun, dia merasa langkahnya itu bukan sebuah kesalahan lantaran bisa membawanya masuk ke dalam sistem pemerintahan yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
“Saat demo di bundaran, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, berdiskusi dengan teman, ‘kita demo terus kok tidak ada hasil. Apa yang harus kita lakukan, kita harus masuk sistem untuk bisa mengambil keputusan’,” ujarnya,
Ketika berhasil menjadi anggota DPR, Ganjar mengaku bisa membuat keputusan penting. Pertama, melahirkan aturan 30 persen keterwakilan perempuan di politik. Kedua, melahirkan UU Keistimewaan Yogyakarta.
Ketiga, Ganjar juga bisa terlibat dalam pemberantasan korupsi di Jateng. Saat menjadi Gubernur Jateng dua periode, pernah mencopot dua kepala dinas yang terindikasi korupsi.
Keempat, Ganjar menyampaikan bisa menggelontorkan APBD untuk menanggung biaya seluruh pendidikan anak-anak dari keluarga miskin untuk bersekolah. Dia berkata mereka yang dibiayai Pemprov Jateng itu kini bisa bekerja di luar negeri dan menjadi tulang punggung keluarganya.
“Dan saya anggota PDI Perjuangan dan hari ini anda boleh menilai saya, apakah saya bisa berpihak pada wong cilik, si marhaen itu,” ujar Ganjar.
DPR Khawatirkan Jumlah Capres Terlalu Banyak karena MK Hapus Presidential Threshold
Ketua Komisi II DPR RI mengkhawatirkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak akibat putusan MK yang menghapus presidential threshold.
