Munas NU: AI Haram Dijadikan Pedoman, Apalagi Memohon Fatwa!
- Science HowStuffWorks
Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar sejak Senin, 18 September 2023 telah rampung. Terdapat beberapa keputusan yang dihasilkan dari acara tersebut.
Salah satunya terkait dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Dalam keputusannya, NU menyebut menjadikan AI sebagai pedoman terutama untuk meminta fatwa adalah sesuatu yang haram.
"Mengenai bolehnya bertanya kepada AI yang dalam hal ini untuk dijadikan sebagai pedoman atau pedomani. Jadi kalau disimpulkan, dilarang atau diharamkan atau tidak boleh," kata Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU, Kiai Hasan Nuri Hidayatullah dalam konferensi di Asrama Haji Pondok Gede, Selasa, 19 September 2023.
Kiai Hasan menjelaskan haramnya menjadikan AI sebagai pedoman. Salah satunya karena unsur kebenaran yang disampaikan belum tentu terjamin.
Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla
- TV NU
"Walaupun dia mempunyai kecerdasan yang mungkin bisa melampaui kecerdasannya manusia, akan tetapi dia ini belum bisa dijadikan sebagai objek untuk memohon fatwa. Karena unsur kebenarannya belum bisa terjamin," ungkapnya.
Alasan lainnya, kata Kiai Hasan karena AI masih banyak diproduksi perusahaan-perusahaan digital berbasis non-muslim.
"Sehingga memunculkan rekomendasi yang kira-kira nanti ke depan, pengurus besar NU bisa melahirkan gagasan-gagasan digital yang dibangun dan diisi kontennya oleh orang-orang yang mempunyai otoritas dalam hal-hal yang bersifat fatwa dan lain-lain," jelasnya.
"Sehingga nanti kaum Nahdliyin mempunyai rujukan paling tidak untuk mempermudahdakam mencari rujukan fatwa dalam masalah agama. Insyaallah kalau AI yang dibangun NU, bisa istilahnya steril tidak bisa bercampur dengan paham-paham yang di luar ahli sunnah wal jamaah," pungkas Kiai Hasan.
Luhut: NU Harus Memimpin Upaya Perdamaian di Timur Tengah
Luhut dalam presentasinya juga memaparkan bahwa konflik Timur Tengah berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan target pembangunan.
