Gelar FGD, Perempuan Bangsa Rumuskan Kebijakan Kesetaraan Gender

Jakarta – Perempuan Bangsa, organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk merumuskan kebijakan kesetaraan gender bagi kepemimpinan nasional. Sejumlah aktivis perempuan hadir dalam pertemuan tersebut.

Ketua Umum Perempuan Bangsa Siti Mukaromah mengatakan, kegiatan diadakan untuk membahas sejumlah hal, di antaranya tentang evaluasi dan efektifitas afirmasi action kuota 30 persen yang implementasinya belum maksimal. Kemudian kesetaraan gender di semua tingkatan pendidikan, pengakuan ulama perempuan dalam peran-peran keagamaan. 

“Kami menggali berbagai masukan dari berbagai organisasi, tokoh, dan aktivis perempuan agar isu-isu perempuan menjadi program dan isu strategis kepemimpinan nasional,” katanya, Senin, 18 September 2023.



Ketua Umum Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah,

Photo :

• istimewa

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ida Fauziyah menyoroti rendahnya akses dan partisipasi politik perempuan. “Demokrasi kita masih sangat formalitas dan substansial. Kita punya PR sedemikian rupa, menurunkan stunting, menurunkan kemiskinan, dan lain-lain,” ujarnya.

Misalnya, lanjut Ida Fauziyah, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Khususnya pada Pasal 8 ayat (2) mengenai perhitungan syarat keterwakilan perempuan.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni menambahkan, afirmasi masih menjadi beban bagi parpol. Ada diskonektifitas antara ruang kebijakan dan ruang kelembagaan di partai politik. Kerja-kerja penguatan perempuan politik harus terus dilakukan. 

“Walaupun ada kebijakan aktivisme yudisial oleh perempuan, tapi itu tidak cukup. Karena afirmasi masih dianggap beban. Politik dianggap mahal dan ekosistem politik tidak ramah dan tidak bersahabat dengan perempuan,” kata Titi. 

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartika Sari menilai pentingnya isu-isu perempuan dalam climate change. Ada tiga pilar yang harus diintervensi, yakni pilar ekonomi, pilar sosial dan Sumber Daya Alam (SDA). 

Menurut Dian, perempuan tidak pernah terlibat dalam green economy, sirkular ekonomi, dan perlu terlibat dalam bagaimana mendesain energi terbarukan dan energi alternatif ramah perempuan. 

Halaman Selanjutnya

“Walaupun ada kebijakan aktivisme yudisial oleh perempuan, tapi itu tidak cukup. Karena afirmasi masih dianggap beban. Politik dianggap mahal dan ekosistem politik tidak ramah dan tidak bersahabat dengan perempuan,” kata Titi.