Para Tokoh Penting Dukung Warga Pulau Rempang, Ada PBNU hingga Ustaz Abdul Somad

Batam – Terdapat kontroversi terkait rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam. Ribuan warga lokal menentang rencana relokasi dari lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan proyek yang menjadi salah satu prioritas Presiden Jokowi. 

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sejumlah pihak yang mendukung masyarakat Pulau Rempang untuk menolak proyek PSN Rempang Eco City di Batam.

1. Panglima Sakti Suku Dayak dan masyarakat Melayu Kalimantan Barat



Bentrok aparat vs warga di Pulau Rempang

Photo :

• Dok. Istimewa

Panglima Pajaji dari suku Dayak Kalimantan Barat menunjukkan solidaritasnya kepada masyarakat Pulau Rempang. Lewat video yang diunggah di Facebook-nya pada Senin, 11 September 2023, beliau menyatakan niatnya untuk berkunjung ke Pulau Rempang guna membantu penduduk. Ia juga memberi dukungan kepada masyarakat Rempang-Galang yang berjuang untuk tanah leluhur mereka.

Pada hari yang sama, Pengurus Wilayah Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (DPW PFKPM) Kalimantan Barat juga mengorganisir aksi protes menentang penggusuran 16 kampung di Pulau Rempang, Batam. 

Aksi tersebut mencerminkan keprihatinan terhadap dugaan tindak kekerasan pada bentrok tanggal 7 September. Lokasi aksi berlangsung di persimpangan Jalan Veteran dan Gajah Mada, Pontianak, dengan peserta aksi mendirikan banner di beberapa titik lalu lintas.



Warga Pulau Rempang Gelar Upacara Tolak Bala

Photo :

• tim tvOne

PP Muhammadiyah menilai pemerintahan Presiden Jokowi tidak memenuhi mandat konstitusi dengan menggusur penduduk yang telah menetap sebelum kemerdekaan Indonesia. 

Dalam pernyataan tertulis dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) & Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah, disebutkan bahwa masyarakat sudah mendiami pulau tersebut sejak 1834, lebih awal dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945. 

Oleh karena itu, mereka menentang klaim Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang mengatakan wilayah itu belum pernah dikelola. 

PP Muhammadiyah berpendapat bahwa penggusuran tersebut menunjukkan negara lebih memihak kepada investor yang berniat mengendalikan Pulau Rempang demi kepentingan bisnis.



Kericuhan memanas buntut sengketa lahan di Pulau Rempang dan Galang, Batam

Photo :

• Ist

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang juga dikenal sebagai Gus Yahya, menekankan bahwa walaupun investasi penting bagi negara, tujuan utamanya harus untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, khususnya bagi mereka yang berada di wilayah investasi tersebut.

Melalui media sosial instagramnya, Ustaz Abdul Somad alias UAS meminta tokoh-tokoh Melayu yang memiliki jabatan untuk bersuara menyikapi kasus penggusuran masyarakat adat di Pulau Rempang.

“Tokoh Masyarakat Melayu Serantau. Yang ada jabatan, tolong dengan kuasa. Yang sanggup berteriak, tolong dengan suara,” tulis UAS dalam keterangannya di unggahan Instagram.

Masyarakat Kepulauan Meranti turut memberikan dukungan kepada masyarakat Pulau Rempang. Dengan membentuk Aliansi Masyarakat Kepulauan Meranti Peduli Rempang dan Galang, aliansi ini mengungkapkan rasa kesal mereka terhadap permasalahan yang muncul dari rencana relokasi penduduk Melayu di Pulau Rempang-Galang.

Masyarakat Melayu Jambi menggelar aksi unjuk rasa, menentang relokasi dan meminta pemerintah meninjau ulang proyek. Aksi solidaritas itu dilakukan pada Jumat, 15 September 2023 di Bundaran Tugu Keris Siginjai, Kota Baru, Jambi.

Kelompok yang dikenal dengan nama Solidaritas Rempang Galang dari Medan mengadakan demonstrasi guna memberikan dukungan kepada masyarakat Pulau Galang. 

Demonstrasi tersebut diadakan di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan pada Jumat, 15 September 2023. Mereka mengutuk tindakan-tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan yang diterapkan oleh aparat terhadap penduduk Pulau Rempang dan Galang. 

Menurut mereka, tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia serta mengesampingkan hak adat, khususnya hak atas tanah adat Melayu.

Halaman Selanjutnya

Aksi tersebut mencerminkan keprihatinan terhadap dugaan tindak kekerasan pada bentrok tanggal 7 September. Lokasi aksi berlangsung di persimpangan Jalan Veteran dan Gajah Mada, Pontianak, dengan peserta aksi mendirikan banner di beberapa titik lalu lintas.