Gembleng Ratusan Kades, Misbakhun Bicara soal Dana Desa untuk Stunting
- Istimewa
Jawa Timur – Dana Desa yang digelontorlkan oleh pemerintah pusat, harus dioptimalkan penggunannya. Sakaligus mempertanggungjawabkan penggunaannya. Itu dikatakan anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Dia mendorong para kades di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, optimal memanfaatkan Dana Desa itu.
Menurut dia, para kades berada di posisi terdepan dalam melayani masyarakat desa, sekaligus membantu pemerintah mengurangi angka tengkes atau stunting.
Itu dipaparkan Misbakhun, saat menjadi pembicara pada woskshop atau lokakarya 'Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Tranbsformasi Ekonomi Desa Berkelanjutan' di Kantor Pemda Probolinggo, Jumat 15 September 2023.
Dijelaskan oleh Misbakhun, sejak menjadi Presiden RI, Presiden Jokowi sudah memprioritaskan pengucuran Dana Desa sejak tahun 2015. Dijelaskan oleh politisi Partai Golkar itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama 2015 sampai 2023, sudah Rp 500 triliun lebih dana yang dicairkan.
"Dengan adanya dana desa ini diharapkan lahir semangat pembangunan dari desa, di mana kemiskinan dapat dientaskan, pembangunan infrastruktur dapat dioptimalkan, serta pendidikan dapat diselenggarakan seluas-luasnya,” kata Misbakhun, dalam keterangannya.
Hadir juga menjadi pembicara yakni Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Adityawarman Darudono; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim Abul Chair; dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid.
Ada ratusan kepala desa yang ikut workshop. Jelas Misbakhun, Dana Des sempat diprioritaskan untuk menangani pandemi COVID-19. Setelah berlalu, kini fokusnya juga untuk penanganan stunting.
Misbakhun memerinci angka stunting terus turun. Pada 2014, angka stunting masih di kisaran 37 persen. Sedangkan di 2022, angka stunting sudah turun di kisaran 21 persen. Selanjutnya, Presiden Jokowi menargetkan angka stunting maksimal tinggal 14 persen pada 2024.
"Syukur-syukur bisa menjadi nol persen. Nah, inilah yang menjadi tugas kepala desa saat dapat memberikan manfaat untuk generasi mendatang," katanya.
Anggota DPR RI dari Pasuruan Jawa Timur itu menjelaskan, upaya menekan angka stunting merupakan langkah strategis menjemput bonus demografi mulai 2030 dan demi mewujudkan Generasi Emas pada 2045.
"Generasi mendatang merupakan generasi yang harus kita siapkan, cukup gizi, sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul baik secara psikologis maupun fisiologis,” kata Misbakhun.
