Hari Libur Isa Almasih Jadi Yesus Kristus, Menag: Belum Final, Itu Usulan dari Saudara Kristiani
- Kementerian Agama
Jakarta - Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengatakan perubahan nama atau nomenklatur libur nasional terkait 'Isa Almasih' menjadi 'Yesus Kristus' belum final. Menurut dia, hal itu masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami masih nunggu. Jadi, itu belum final, masih nunggu Keputusan Presiden, apakah usulan Kementerian Agama ini disetujui atau tidak," kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 September 2023.
Yaqut memastikan usulan itu sudah diberikan ke Presiden Jokowi, sebagai afirmasi pemerintah terhadap umat Kristiani. Ia bilang perubahan nama itu merupakan usulan dari umat Kristiani.
"Ini bagian dari afirmasi pemerintah ke umat Kristiani. Ini proses pengusulan perubahan nomenklatur ke Presiden. Usulan dari saudara-saudara Kristiani, Katolik, supaya lebih ke mereka, ke saudara-saudara kita ini diubah namanya dari Isa Almasih ke Yesus Kristus," kata Yaqut.
Dia menuturkan selain itu ada juga susulan soal hari wafatnya Yesus Kristus.
"Karena itu kan peringatan saudara-saudara kita kan. Jadi Kenaikan Isa Almasih menjadi Kenaikan Yesus Kristus, terus Wafatnya Isa Almasih jadi Wafatnya Yesus Kristus," imbuhnya.
Prosesi Jalan Salib Sejumlah Daerah di Indonesia - Paskah Isa Almasih
- ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan pemerintah akan mengubah nama hari libur yang sebelumnya dituliskan Isa Almasih menjadi Yesus Kristus. Perubahan itu disebutnya usulan dari Kementerian Agama.
“Akan ada perubahan nomenklatur atas usulan Kementerian Agama terkait istilah Isa Almasih akan diubah menjadi Yesus Kristus,” kata Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Selasa 12 September 2023.
Dia menuturkan yang akan membuat dan bertanggung jawab terhadap perubahan tersebut adalah Kementerian Agama. Selanjutnya, kata dia, akan ada payung hukum resmi di bawah Peraturan Presiden (Perpres) guna mengubah nomenklatur itu.
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
