Rakyat Progresif NTB Dilantik, Usung Isu Polusi, Kesehatan dan Pendidikan Gratis
- Istimewa
Lombok – Perhimpunan Rakyat Progresif atau PRP, kini melebarkan sayapnya dan hadir di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Hingga DPW PRP NTB resmi dibentuk dan dilantik.
Deklarasi dan pelantikan langsung dipimpin Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PRP, David Krisna Alka. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Erina, Lombok Timur, NTB, pada Rabu, 13 September 2023.
Perkumpulan sejumlah anak muda dalam PRP ini, juga mengusung beberapa isu krusial. Seperti terkait dengan isu polusi yang saat ini menjadi persoalan. Ini juga menyangkut isu lingkungan global.
Selain itu, yang disoroti juga adalah mengenai biaya kesehatan hingga pendidikan gratis untuk rakyat.
Ketua DPW PRP NTB, Ahwal Usri Yusro, mengatakan ini menjadi tugas mereka untuk membumikan pemikiran-pemikiran yang progresif pada berbagai sektor kehidupan. Sehingga bisa memberi manfaat buat bangsa dan negara.
"Di tengah keringnya ide dan gagasan, di tengah pragmatisnya kehidupan politik, upaya PRP, khususnya di NTB, akan melakukan konsolidasi dengan semua elemen lintas organisasi dan lintas tokoh guna ikut terlibat dalam mengawal isu-isu penting kerakyatan, terutama yang menjadi hak-hak dasar warga negara: pendidikan, kesehatan, dan udara kehidupan yang bersih dan anti polusi" jelas Ahwal.
Di tengah tahun politik menjelang Pemilu 2024 ini, dia mengatakan kalau tugas lainnya PRP NTB adalah membangun suasana kondusif. Akan terlibat aktif untuk menciptakan suasana yang aman di tengah kondisi politik tahun ini dan ke depannya.
Sekretaris DPW PRP NTB, Muslihin mengatakan, suara kekuatan rakyat progresif adalah suara yang bergerak, bukan sekedar suara dan kata-kata saja.
"Gerakan suara soal biaya kesehatan gratis dan pendidikan gratis untuk rakyat Indonesia harus terus dikumandangkan. Biaya kesehatan gratis untuk rakyat dan pendidikan gratis adalah indikator dan motor utama kemajuan Indonesia" terang Muslihin.
ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik
33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.
