Massa Buruh KSPSI Mau Kepung MK, Andi Gani: Boleh Dekat Kekuasaan tapi Tetap Kritis
- istimewa
Jakarta - Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berencana akan kembali menggelar aksi damai turun ke jalan untuk menolak UU Cipta Kerja pada Kamis, 14 September 2023. Massa KSPSI akan mengepung kawasan dekat Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea akan memimpin langsung aksi tersebut. Dia menuturkan aksi damai itu akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta.
Andi menyebut massa buruh KSPSI yang akan melakukan aksi demonstrasi berasal dari Jabodetabek. Kata dia, tuntunan utama aksi KSPSI menuntut MK membatalkan UU Cipta Kerja yang sangat merugikan kaum buruh.
"10-15 ribu massa aksi buruh KSPSI dipastikan siap masuk ke Jakarta dan menuntut MK membatalkan UU Cipta Kerja," kata Andi Gani di Jakarta, Rabu, 13 September 2023.
Aksi buruh KSPSI.
- Dokumentasi KSPSI.
Pun, dia menuturkan dalam aksi nanti, sudah disiapkan beberapa pimpinan KSPSI untuk bertemu pejabat MK. Mereka ingin menyampaikan langsung tuntutan KSPSI.
Andi menambahkan agar masyarakat bisa tenang. Meski massa KSPSI capai ribuan tapi aksi yang dijalankan damai.
Menurutnya, KSPSI sebagai salah satu konfederasi buruh terbesar di Tanah Air konsisten menolak UU Cipta Kerja. Andi menilai, alasan buruh kembali turun karena diperkirakan putusan MK terhadap gugatan UU Cipta Kerja akan diumumkan dalam waktu dekat.
Dia menuturkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja ini dapat dukungan gerakan buruh internasional. Hal itu termasuk dari 22 anggota organisasi buruh di Asia Tenggara.
"Kami akan terus menekan Pemerintah melalui aksi demonstrasi agar mau mencabut UU Cipta Kerja sampai hari dimana putusan MK tiba," katanya.
Lebih lanjut, dia menuturkan walaupun kenal dekat dengan Presiden Joko Widodo dan Pemerintah, hal itu tak menyurutkan perjuangannya untuk bela kaum buruh.
Andi bilang, upaya yang dilakukannya murni membela kepentingan buruh.
"Kita boleh dekat dengan kekuasaan, tapi tetap kritis jika kebijakan pemerintah tidak berpihak pada buruh. KSPSI tetap berada pada garis perjuangan yang sama," sebutnya.
MK Siap Hadapi Sengketa Pilkada Serentak di 37 Provinsi, Prediksi Ada 300 Perkara
MK menyatakan siap menghadapi sengketa Pilkada Serentak di 37 Provinsi. MK juga tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi sengketa Pilkada 2024.
