Abraham Samad Ungkap Keganjilan KPK Periksa Cak Imin Usai Deklarasi Jadi Pasangan Anies
- VIVA/ Ridho Permana.
Jakarta – Mantan Ketua KPK, Abraham Samad melihat ada beberapa keganjilan atas pemanggilan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 7 September 2023.
Memang, Abraham mengatakan pemanggilan terhadap Cak Imin ini merupakan hal biasa saja. Sebab, ia sepakat bersama masyarakat Indonesia bahwa penegak hukum harus didorong melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan on the track.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin penuhi Panggilan KPK
- VIVA/M Ali Wafa
Hal itu disampaikan Abraham dalam acara di tvoneNews dengan judul ‘Soal Cak Imin, Abraham Samad: Ini Kasus Bermuatan Politis’ yang ditayangkan pada Minggu, 10 September 2023.
“Kenapa kemudian kasus ini menjadi ribut? Karena kita lihat ada sesuatu yang ganjil,” kata Abraham dikutip pada Senin, 11 September 2023.
Tentu, ia harus melihat dulu apa latar belakang keganjilan dalam kasus yang diduga menyeret Cak Imin di Kementerian Tenaga Kerja itu. Pertama, Abraham yang merupakan Ketua KPK periode 2012 ini melihat keganjilannya bahwa kasus Cak Imin ini tahun 2012 tapi baru diungkap sekarang. Saat itu, Cak Imin menjadi Menteri Tenaga Kerja era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kedua, kok ini kasus 2012, kemarin-kemarin waktu Cak Imin berada di koalisi pemerintahan, enggak diungkap,” jelas dia.
Gedung KPK (Foto Ilustrasi)
- KPK.go.id
Anehnya lagi, kata dia, Cak Imin diperiksa KPK berbarengan pasca dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan di Pemilu 2024. Padahal, Cak Imin awalnya berada dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024.
“Ketiga, ketika Cak Imin pindah ke koalisi perubahan dan mendeklarasikan diri bersama Anies Baswedan, baru diungkap, baru dipanggil. Artinya apa? Jangan salahkan rakyat, jangan salahkan, saya pun berpikir, ini KPK kok sudah masuk ke ranah politik. Saya sendiri pun juga beranggapan begitu,” ungkapnya.
