Jadi Pj Gubernur Sultra, Komjen Andap Beberkan 5 Tantangan Termasuk Netralitas ASN di 2024

Kendari - Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto sudah menjalankan amanah baru sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Komjen Andap juga sudah serah terima jabatan dari Gubernur Sultra Ali Mazi yang telah purna tugas.

Mantan Kapolda Sultra itu mengaku punya beberapa tantangan dalam kinerjanya sebagai Pj Gubernur Sultra. Dia menyebut ada lima tantangan setelah melakukan pemetaan dan analisis sementara.

Menurut dia, lima tantangan itu jadi fokus perhatiannya. Dia merincikan lima tantangan tersebut yaitu pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi lonjakan angka kemiskinan di Sultra periode Maret 2023 sebesar 11,43 persen. 

Lalu, Andap juga menyinggung tantangan kedua yaitu Sultra memiliki sumber daya alam mineral yang kaya.  "Namun demikian, berdasarkan data Kementerian ESDM dan KPK ditemukan sejumlah persoalan," kata Andap, dalam keterangannya, Jumat, 8 September 2023.

Dia menuturkan beberapa persoalan itu seperti ada perusahaan tambang ditemukan tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak. Hal itu menurutnya termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar. 

Selanjutnya, dia mengutarakan tantangan ketiga yaitu merujuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurut dia, tantangan ketiga itu terkait lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal berupa bangunan dan akses jalan. 

Kemudian, masih tantangan ketiga yaitu keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan irigasi dan jaringan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Lemahnya pengelolaan aset tetap pemda yang ditujukan dengan adanya kehilangan aset, kerusakan aset, serta permasalahan administrasi barang habis pakai," tutur Andap.

Pun, dia beberkan tantangan keempat yaitu didasari hasil Musrenbang Sultra tahun 2023. Andap menyampaikan ada empat permasalahan dan isu strategis yang jadi pembahasan utama. 

"Yaitu pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan," jelas Andap.

Lebih lanjut, dia menyebut tantangan kelima yaitu didasari hasil pemetaan dan evaluasi Bawaslu Sultra terkait Pemilu 2024. Andap menyoroti hasil evaluasi Bawaslu yaitu potensi kerawanan dalam proses tahapan Pemilu 2024 seperti praktik politik uang. 

"Potensi isu sara, yang ditunggangi kelompok kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik sosial dengan mengadu domba kesukuan dan/atau agama yang berujung konflik sosial, dan netralitas ASN," ujarnya.

DPR Singgung 'Partai Cokelat' saat Rapat Bareng Menhan-Panglima TNI

Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo sempat menyinggung soal netralitas dan istilah 'Partai Cokelat' di Pilkada serentak 2024.

VIVA.co.id

25 November 2024