Kata Menteri Hadi soal Sengketa Lahan Hotel Sultan

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR), Hadi Tjahjanto menjelaskan kronologi sengketa lahan kurang lebih 14 hektar di Hotel Sultan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat. Sengketa tersebut antara Sekretariat Negara dengan PT. Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Ledakan Tesla Cybertruck di Hotel Donald Trump, Elon Musk: Teroris Salah Pilih Mobil

“Berawal dari kepemilikan HGB yang dikeluarkan tahun 73 dengan jangka waktu 30 tahun, sehingga kalau 30 tahun HGB itu akan berakhir tahun 2022,” kata Hadi di Jakarta pada Jumat, 8 September 2023.

Tahun 1989, Hadi mengatakan Kantor ATR/BPN mengeluarkan hak pengelolaan atas tanah (HPL) Nomor 1 Tahun 1989 untuk seluruh kawasan Gelora Bung Karno, Senayan.

MK Terima 314 Permohonan Sengketa Pilkada, Sidang Perdana 8 Januari 2025

Hotel Sultan

Photo :
  • vivanews/Andry Daud

Tahun 1989, di tengah jangka waktu ini blm selesai, dikeluarkan oleh kantor ATR/BPN HPL 1 Tahun 1989 untuk seluruh kawasan GBK. Menurut dia, PT. Indobuildco melihat kawasan Senayan secara hukum atas nama Sekretariat Negara.

Girik hingga Petuk Tidak Akan Berlaku Lagi, Jika...

“PT Indobuildco sebelum masa berakhirnya tahun 2022, tahun 1999 juga sudah ingin memperpanjang HGB sebelum masa berakhirnya tahun 2022. Tahun 1999 ditolak, namun tahun 2002 keluar izin perpanjangan selama 20 tahun, sehingga 2002 ditambah 20 tahun, masa berakhirnya tahun 2022,” ungkap mantan Panglima TNI ini.

Secara administrasi, Hadi menyebut ada dua hak guna bangunan (HGB) Nomor 26 yang berakhir pada 4 Maret 2023 dan HGB Nomor 27 itu berakhir pada 3 April 2023. Nah, Hadi mengatakan sekarang sudah masuk bulan September.

“Artinya, sudah beberapa bulan yang lalu status tanah HGB Nomor 26 dan 27 sudah habis, otomatis kembali kepada HPL 1 Tahun 1989 yang status hukumnya atas nama Setneg. Jadi sudah tidak ada permasalahan lagi dengan HGB di atas HPL tersebut. Pemilik awal PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut,” jelas dia.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ismail Bachtiar

Konflik Tambang Blok Tanamalia, Legislator PKS Berharap Vale Indonesia Beri Solusi Warga Terdampak

Anggota Komisi VI DPR RI Ismail Bachtiar menyoroti konflik sengketa lahan yang melibatkan warga Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur dengan PT Vale Indonesia

img_title
VIVA.co.id
2 Januari 2025