KPK Klarifikasi LHKPN Gubernur Lampung, Termasuk Transaksi Keuangannya
- KPK
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melakukan klarifikasi kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bahkan, sejumlah laporan transaksi keuangan Arinal juga tengah dipelajari oleh Direktorat LHKPN KPK.
"(Diklarifikasi) Arinal kita undang ke sini dalam rangka LHKPN," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, kepada wartawan, Selasa 5 September 2023.
Pahala menyebutkan, bahwa klarifikasi terhadap Arinal itu dilakukan KPK pada Jumat 1 September 2023 kemarin. Klarifikasi itu juga merujuk pada sejumlah transaksi dari Arinal.
"Jadi ada beberapa transaksi keuangan kan. Beliau ini kan dulu pemeriksaannya dengan Dinkes, Wagub, dan Gubernur. Nah yang Dinkes nggak ada indikasi, yang wagub itu ada pisah harta dengan suaminya jadi kita nggak bisa dalami suaminya. Yang Gubernur ini ada beberapa transaksi yang kita mintai klarifikasi," jelasnya Pahala.
Saat ini, kata Pahala, Direktorat LHKPN KPK tengah mempelajari hasil klarifikasi dari Arinal. Namun, dia menyebutkan, ada temuan yang signifikan dalam harta kekayaan Arinal yang kemudian saat ini masih dalam proses dianalisis.
"Hari Jumat kemarin beliau kita undang kita klarifikasi beberapa transaksi ini dari siapa. Sedang dianalisis hasilnya. Tapi kalau sampai diundang ke sini signifikan lah," ucap Pahala.
Adapun LHKPN Arinal yakni tercatat pada periode 2022. Kekayaannya pun tercatat ada Rp 23.243.777.572 (Rp 23,2 miliar). Kekayaannya itu didominasi aset berupa kas dan setara kas bernilai Rp 14.910.660.708 (Rp 14,9 miliar).
Jadi Utusan Khusus Presiden, Zita Anjani Punya Harta Rp89,7 Miliar
Utusan Khusus Presiden bidang Pariwisata, Zita Anjani ternyata memiliki harta kekayaan Rp89.751.378.000 (Rp89,7 miliar). Hal itu diketahui usai setorkan LHKPN ke KPK.
