KPK: Kasus Wali Kota Bima Terkait Proyek Fiktif di PUPR - BPBD
- VIVA/Zendy Pradana.
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mulai dari kantor wali kota hingga rumah pribadi Wali Kota Bima Muhammad Lutfi.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa adapun kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Wali Kota Bima terkait dengan pengadaan barang dan jasa proyek fiktif yang dilakukan di Dinas PUPR Kota Bima.
"Jadi pengadaan barang dan jasa dan proyek, ada proyek fiktif juga di PUPR," ujar Ali Fikri yang dikutip Jumat 1 September 2023
Ali menjelaskan, bahkan pengadaan barang dan jasa proyek fiktif itu juga terjadi di BPBD setempat. Bahkan, dugaan kasus ini pun juga menyasar pada kasus gratifikasi.
"Dan kemudian di BPBD itu juga ada proyek-proyek yang diduga kemudian ada turut serta dalam pemborongannya," bebernya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kali ini, tim penyidik menggeledah rumah Wali Kota Bima.
"Hari ini tim KPK kembali lakukan di beberapa lokasi di Kota Bima," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 30 Agustus 2023.
Kemudian, Ali menjelaskan bahwa penggeledahan itu juga menyasar kepada lokasi lain selain rumah Wali Kota Bima. Adapun KPK turut menggeledah Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bima, hingga rumah salah satu ASN Pemkot Bima. Kendati demikian, Ali tak merincikan secara gamblang penggeledahan itu.
"Tim KPK melakukan penggeledahan di beberapa tempat di antaranya, rumah Wali Kota, kantor PUPR Kota Bima, kantor BPBD Kota Bima, rumah salah satu ASN Pemkot Bima, Jalan Gajah Mada, Kota Bima," kata Ali.
"Perkembangan akan disampaikan pada waktunya," imbuhnya.
