PB HMI Minta Pemerintah Evaluasi Keberadaan Greenpeace Indonesia
- Istimewa
Jakarta - Ketua Bidang Energi, Migas dan Minerba Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Muhammad Ikram Palesa meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan Greenpeace Indonesia (GPI) yang beberapa tahun belakangan ini melakukan kampanye negatif.
“Jika dicermati lebih dalam, aktivitas GPI selama ini lebih banyak merugikan kepentingan ekonomi negara," kata Ikram melalui keterangannya pada Rabu, 30 Agustus 2023.
Demo Boikot Greenpeace
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Ia menduga, negara maju menggunakan Greenpeace melakukan kampanye hitam terhadap kelapa sawit. Sebab, kata dia, industri minyak sawit di Indonesia dianggap sebagai kompetitor berbahaya bagi bisnis minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak nabati lainnya yang diproduksi negara-negara maju.
"Komoditas ini menjadi sasaran tembak mereka, dengan tujuan agar sawit Indonesia tidak bisa bersaing di tingkat pasar global," jelas dia.
Padahal, lanjut Ikram, negara produsen kelapa sawit juga ada di Malaysia dan Thailand. Makanya, ia mempertanyakan kenapa Greenpeace hanya menyerang sawit Indonesia saja. “Kecurigaan sejumlah pihak terjadi ketika Greenpeace tidak beraksi kepada negara penghasil minyak kedelai seperti China dan Amerika, yang notabene menggunakan benih kedelai GMO?,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Ikram menilai Greenpeace Indonesia dan Greenpeace tidak berpihak kepada petani Indonesia yang berjuang melawan perubahan iklim, penyakit tanaman demi meningkatkan hasil panen mereka yang masih rendah.
“Kami setuju jika pemerintah Indonesia meniru beberapa negara yang mengambil langkah tegas menghentikan kegiatan GPI yang dinilai mecurigakan. PerdanamMenteri India Narendra Modi memblokir rekening bank milik Greenpeace, karena menerima sumbangan dana tidak sah,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua Umum Merah Putih Institue (MPI), M Jusrianto mengatakan keberadaan Greenpeace Indonesia sejauh ini tidak banyak memberikan dampak positif bagi ketahanan nasional. Bahkan, ia mempertanyakan sumber pendanaan (fund rising) yang membiayai seluruh kegiatan kampanye Greenpeace Indonesia.
"Laporan keuangan GPI sejak tahun 2014-2022 tidak melampirkan sumber penerimaan penggalangan. Ini tentu sangat mencurigakan," ucapnya.
Di tengah ketidakterbukaan masalah dana, ia menilai Greenpeace terus melakukan aktivitas-aktivitas yang nyata-nyata mengancam ketahanan nasional. Maka dari itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan Greenpeace Indonesia. “Pemerintah agar perlu mengambil sikap tegas seperti memblokir dana dan mengevaluasi keberadaannya,” pungkasnya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
