KSP Banyak Terima Aduan Warga soal Konflik Tanah, Menteri Hadi: Kita Dosa Ditumpuk Doang
- Istimewa
Kepulauan Riau - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, jangan hanya menjadi seremonial saja. Menurut dia, masyarakat yang menghadapi konflik tanah menanti kehadiran negara.
“Kami mengharapkan dalam GTRA Summit ini bukan hanya seremonial saja, tapi di lapangan kita kerja konkret untuk masyarakat. Bisa membayangkan banyak buruh tani, petani gurem, nelayan tradisional, mereka mengharapkan negara itu hadir dan kami semua sekarang hadir untuk masyarakat tersebut,” kata Hadi di Karimun pada Selasa malam, 29 Agustus 2023.
Oleh sebab itu, kata Hadi, pihak kementerian yang ikut melakukan penandatanganan deklarasi dalam GTRA Summit 2023 harus benar-benar dilaksanakan atau dikonkretkan di lapangan hasilnya. Menurut dia, ada empat substansi yang disepakati dalam penandatanganan GTRA Summit 2023.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
- Istimewa
“Pertama, skema penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar,” jelas mantan Panglima TNI ini.
Kedua, resolusi penyelesaian konflik agraria pada penguasaan masyarakat di atas tanah yang merupakan aset BUMN/BUMD, BMN/BMD, kawasan hutan pertambangan tranmigrasi dan tata ruang. Menurut dia, banyak pengaduan masyarakat di Kantor Staf Presiden (KSP) terkait sengketa lahan yang melibatkan aset BUMN/BUMD dengan warga.
“PTPN sampai sekarang juga masih belum diselesaikan di Simalingkar (Sumut), belum selesai. Mari kita kejar. Itu tiap hari KSP menerima aduan masyarakat, ribuan keluhan masyarakat. Apakah kita hanya membaca, kita tumpuk? Kita dosa,” ujarnya.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Ketiga, penyelesaian permasalahan dan percepatan pemenuhan target sertifikasi tanah transmigrasi. Terakhir, kata Hadi, percepatan retribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
Maka dari itu, Hadi mengharapkan bahwa sinergi kolaborasi lintas kementerian harus dilaksanakan. Sebab, beberapa contoh kasus sengketa lahan yang dihadapi masyarakat harus segera diselesaikan.
“Kita harus bisa bekerja sama, bukan kerja atau sama-sama kerja. Kita harus bisa bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Saya yakin dengan tekad yang kuat, semangat kita untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk masyarakat. Permasalahan-permasalahan di lapangan kita selesaikan walaupun bertahap,” pungkasnya.
