Harga Ayam Potong Tebus Rp 60 Per Kg di Mandailing Natal, Gubernur Edy: Tolong Pelihara
- B.S Putra/ VIVA.
Sumatera Utara – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meninjau Pasar Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal, Selasa 29 Agustus 2023. Mantan Pangkostrad itu, terkejut dengan harga ayam potong yang cukup tinggi, di pasar tersebut.
Harga ayam potong di Pasar Pakantan sekitar Rp50.000-Rp60.000/kilogram. Harga ini lebih tinggi dua kali lipat lebih dari harga normal, sekitar Rp21.000-Rp22.000/kg.
"Cukup tinggi, ini karena akses ke sini jauh dan tidak ada di sekitar sini yang usaha ayam potong, jadi distribusinya cukup jauh," kata Edy Rahmayadi, usai meninjau Pasar Pakantan.
Harga Daging Ayam Potong Naik di Bulan Ramadhan
- VIVAnews/Tri Saputro
Usai meninjau pasar, Edy Rahmayadi mengumpulkan para kepala desa di Kecamatan Pakantan. Dia meminta camat dan kepala desa membantu masyarakat menanam sendiri cabai, terong, sayur-sayuran dan memelihara ayam.
"Tolong kepala desa, Bu Camat ajari masyarakat kita menanam sayuran, cabai, memelihara ayam, karena harga bahan pangan di sini cukup mahal," kata Edy Rahmayadi.
Edy Rahmayadi juga berupaya untuk mempermudah akses ke Pakantan, agar perekonomian masyarakat lebih lancar. Salah satunya adalah akses jalan tembus Pakantan ke Ulu Pungkut dan Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
- VIVA.co.id/BS Putra
"Kita akan upayakan jalan tembus ke simpang banyak, Ulu Pungkut jadi aksesnya lebih mudah, harga barang mudah-mudahan lebih terjangkau kalau sudah tembus," kata Edy Rahmayadi.
Menurut keterangan warga, harga bahan pangan di Pakantan cenderung fluktuatif dan jauh lebih mahal dari harga normal. Ini membuat masyarakat cukup kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
"Ayam saja tadi Rp60.000/kg, ikan juga mahal, cabai Rp12.000 seperempat, bawang juga mahal, kami kebanyakan ke sawah," kata Fatimah Lubis, penduduk Desa Gambir, Pakantan.
Kementerian LHK Tidak Keluarkan Rekomendasi Tanah Adat di Simalungun
Agung Pambudi, dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menegaskan, tidak ada surat keputusan yang.
