Raja Juli: ATR/BPN Harus jadi Administrator yang Orientasinya Kesejahteraan Rakyat
- Dok. Kementerian ATR/BPN.
Kepulauan Riau - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, mengingatkan jajaran Kementerian ATR/BPN agar membuat regulasi yang memberikan keadilan bagi masyarakat.
Bahkan, Raja Juli membayangkan jajaran Kementerian ATR/BPN menjadi administrator seperti Wakil Presiden RI pertama, Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Itu disampaikan Raja Juli, saat rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Selasa, 29 Agustus 2023.
“Saya membayangkan bapak/ibu sekalian yang hadir di ruangan ini para penerus Muhammad Hatta, para administrator yang tugasnya adalah mengadministrasikan keadilan sosial dalam bidangnya masing-masing. Semua adalah penerus Hatta sebagai administrator,” kata Raja Juli.
Ia menceritakan, 2 hari lalu baru saja selesai dari urusan pribadi, meskipun ada urusan kantor ke Belanda. Dalam perjalanan itu, ia mengingat sosok Muhammad Hatta yang pernah memproklamasikan kata Indonesia di negara di mana pernah dijajah. Ketika tahun 1925, Muhammad Hatta datang ke Belanda.
“Beliau mendeklarasikan gagasannya tentang pentingnya Indonesia Merdeka, sampai akhirnya ditangkap dan membuat sebuah pledoi di pengadilan di Belanda dengan judul Indonesia Merdeka,” jelas dia.
Jelas dia, Bung Hatta adalah tokoh bangsa. Sosok Muhammad Hatta itu disebut sebagai administrator dibandingkan Presiden ke-1 RI, Soekarno atau Bung Karno yang lebih menjadi solidarity maker.
“Muhammad Hatta adalah administrator yang mikir setelah merdeka kita mau ngapain sih, pranata sosial mau diapakan, struktur ekonomi harus seperti apa, UU dan segala peraturannya agar mengantarkan kita ke esensi kemerdekaan yaitu kesejahteraan itu bagaimana caranya,” ujarnya.
Maka dari itu, eks Direktur Eksekutif Maarif Institute itu kembali mengimbau, kalau orientasinya merdeka itu adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial tanpa diskriminasi tanpa terkecuali. Maka tanggungjawab administrator bagaimana segala regulasi itu berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Sebagai administrator dari berbagai macam Kementerian, tanggung jawab kita adalah bagaimana segala regulasi itu beriorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut. Sering kali menemukan policy yang kita keluarkan itu menjauhkan spirit keadilan sosial bagi masyarakat,” jelasnya.
